Didesak Mundur Usai Raja Tolak Kondisi Darurat, PM Muhyiddin Banjir Support dari Partai Koalisi

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUALA LUMPUR - Raja Malaysian menolak memberlakukan kondisi darurat seperti yang diusulkan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin.

Partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa di Malaysia telah menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Dukungan ini memberikan kelonggaran bagi perdana menteri saat ia menghadapi seruan untuk mengundurkan diri.

Setelah upaya untuk memberlakukan keadaan darurat dalam mengatasi Virus Corona gagal.

Baca juga: Iran Bereaksi Keras atas Pernyataan Presiden Macron, Tuding Perancis Justru Sulut Ekstremisme

Baca juga: Produk Ditolak, Perancis Desak Timur Tengah Akhiri Boikot, Buntut Protes Pernyataan Presiden Macron

Baca juga: Kepleset Sebut Nama Trump Jadi George, Joe Biden Diolok-olok Rivalnya Sesama Kandidat Presiden AS

Muhyiddin, yang memiliki mayoritas tipis di parlemen, berada di bawah tekanan dari mitra koalisi yang tidak bahagia.

Mitra koalisi menuntut posisi yang lebih kuat, sementara munculnya kasus Virus Corona baru mengganggu ekonomi.

Seruan agar Muhyiddin mengundurkan diri gencar digaungkan, setelah Raja Malaysia menolak permintaannya untuk deklarasi pemerintahan darurat, pada hari Minggu lalu.

Kritikus menuduh perdana menteri menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menangguhkan parlemen dan menghindari ujian mayoritas.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang bulan ini mengancam akan menarik dukungan untuk Muhyiddin, mengatakan sekarang akan mendukungnya.

Karena sudah waktunya untuk rekonsiliasi untuk memastikan stabilitas dan fokus pada penanganan pandemi.

Bursa Saham Malaysia menguat pada perdagangan Selasa setelah UMNO mengambil keputusan untuk mendukung pemerintah.

Indeks ekuitas patokan KLSE naik 0,6% sementara ringgit tetap stabil di 4,163 per dolar.

UMNO juga mengatakan tidak akan bekerja sama dengan partai pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Desakan Mundur

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri pada hari Senin (26/10/2020).