Didesak Mundur Usai Raja Tolak Kondisi Darurat, PM Muhyiddin Banjir Support dari Partai Koalisi

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUALA LUMPUR - Raja Malaysian menolak memberlakukan kondisi darurat seperti yang diusulkan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin.

Partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa di Malaysia telah menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Dukungan ini memberikan kelonggaran bagi perdana menteri saat ia menghadapi seruan untuk mengundurkan diri.

Setelah upaya untuk memberlakukan keadaan darurat dalam mengatasi Virus Corona gagal.

Baca juga: Iran Bereaksi Keras atas Pernyataan Presiden Macron, Tuding Perancis Justru Sulut Ekstremisme

Baca juga: Produk Ditolak, Perancis Desak Timur Tengah Akhiri Boikot, Buntut Protes Pernyataan Presiden Macron

Baca juga: Kepleset Sebut Nama Trump Jadi George, Joe Biden Diolok-olok Rivalnya Sesama Kandidat Presiden AS

Muhyiddin, yang memiliki mayoritas tipis di parlemen, berada di bawah tekanan dari mitra koalisi yang tidak bahagia.

Mitra koalisi menuntut posisi yang lebih kuat, sementara munculnya kasus Virus Corona baru mengganggu ekonomi.

Seruan agar Muhyiddin mengundurkan diri gencar digaungkan, setelah Raja Malaysia menolak permintaannya untuk deklarasi pemerintahan darurat, pada hari Minggu lalu.

Kritikus menuduh perdana menteri menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menangguhkan parlemen dan menghindari ujian mayoritas.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang bulan ini mengancam akan menarik dukungan untuk Muhyiddin, mengatakan sekarang akan mendukungnya.

Karena sudah waktunya untuk rekonsiliasi untuk memastikan stabilitas dan fokus pada penanganan pandemi.

Bursa Saham Malaysia menguat pada perdagangan Selasa setelah UMNO mengambil keputusan untuk mendukung pemerintah.

Indeks ekuitas patokan KLSE naik 0,6% sementara ringgit tetap stabil di 4,163 per dolar.

UMNO juga mengatakan tidak akan bekerja sama dengan partai pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Desakan Mundur

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri pada hari Senin (26/10/2020).

Desakan itu muncul setelah Raja Malaysia menolak permintaannya menyatakan keadaan darurat dalam memerangi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Muhyiddin telah meminta raja menyatakan negara dalam keadaan darurat akibat lonjakan baru infeksi Virus Corona di Malaysia.

Munculnya kasus Covid-19 baru menghantam perekonomian negeri jiran tersebut.

Namun sejumlah kritikus menuduhkan menggunakan kesempatan itu untuk menangguhkan sidang parlemen dalam menguji dukungan mayoritas tipis yang ia dapatkan dari parlemen.

Penolakan Raja Al-Sultan Abdullah menunjukkan kekuasaan Muhyiddin mulai terkikis, setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan ia mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Termasuk dari pembelot dari pendukung Muhyiddin, untuk membentuk pemerintahan baru.

Menolak permintaan Muhyiddin pada hari Minggu, raja juga meminta politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.

Raja menilai pemerintah telah menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Raja juga menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan akan ditetapkan di depan parlemen pada 6 November 2020.

Tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi mengkritik langkahnya untuk mencari kekuatan darurat dan memintanya untuk mundur setelah tawaran itu gagal.

“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi dalam sebuah posting di Facebook.

Zarkashi adalah pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa.

Anggota parlemen oposisi, Wong Chen, mengatakan proposal "jahat" Muhyiddin telah ditolak oleh raja, dan bahwa perdana menteri harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.

Negara Asia Tenggara itu jatuh ke dalam ketidakstabilan politik pada akhir Februari setelah pengunduran diri perdana menteri sebelumnya.

Politisi veteran Mahathir Mohamad, setelah koalisinya pecah, dan mantan sekutunya Muhyiddin membentuk aliansi baru dengan UMNO untuk menjadi perdana menteri.

Dalam beberapa minggu, Muhyiddin dihadapkan pada krisis Virus Corona.

Tetapi koalisi baru yang berkuasa juga dilanda pertikaian, dengan UMNO berusaha untuk memberikan pengaruh yang lebih besar.

Dan beberapa pemimpin tercemar korupsi UMNO, terutama mantan Perdana Menteri Najib Razak, telah mencoba untuk menghidupkan kembali kekayaan politik mereka.

Politisi negara, bagaimanapun, dapat dipengaruhi oleh seruan raja untuk menghindari politik, dan mengutamakan kebutuhan bangsa, kata para analis.

"Raja tampaknya mengirimkan sinyal bahwa pemerintah hari ini akan bertahan, dan Anggaran harus disahkan, dan tidak boleh ada perubahan politik, setidaknya untuk saat ini," Shazwan Mustafa Kamal, seorang rekan senior dengan konsultan risiko politik dan kebijakan Vriens & Partners, kata.

Muhyiddin mengadakan rapat kabinet pada hari Senin yang dijadwalkan dimulai pada 11:30 waktu setempat).

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, perdana menteri mengatakan kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya.

(Sumber: Kontan.co.id)