Deklarasi KAMI di Jambi, Tiba-tiba Polisi Datang Membubarkan, Gatot Nurmantyo Batal Berpidato

Sangat tidak berimbang sumber daya yang dikeruk dari daerah ini dengan tingkat kesejahteraan yang diterima rakyatnya, antara lain kekayaan Migas Riau.

Padahal minyak bumi sudah nyaris habis bersama sumber daya tambang lainnya. Hutan rimba pun sudah punah binasa. Termasuk satwa-satwa di dalamnya.

Lahan perkebunan sawit yang luas pun bukan memberikan kebaikan pada rakyat Riau pada umumnya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah atau pedesaan, malah lebih selalu menimbulkan masalah atau kesengsaraan.

Perusahaan-perusahaan dalam membuka lahan selalu saja bergesekan dengan masyarakat tempatan karena mengambil lahan yang sudah digarap masyarakat (banyak pula kemudian terdeteksi banyak perusahaan menggarap lahan yang luasnya melebihi daripada izin yang yang mereka miliki).

Bila sengketa ini dibawa ke pengadilan warga senantiasa dikalahkan karena tidak mampu bayar pengacara, pengusaha senantiasa pula dimenangkan.

Tenaga kerja perkebunan-perkebunan yang besar di Riau ini sebagian besar didatangkan dari luar Riau dan mereka selalu pula dibenturkan dengan masyarakat tempatan bila ada persoalan sengketa antara perusahaan dengan masyarakat tempatan. Kasus serupa ini nyaris terjadi di setiap kabupaten, kecuali di Pekanbaru.

Pembukaan perkebunan dan industri besar hasil bumi di Riau selalu pula memberi dampak pencemaran lingkungan yang amat luas. Mulai daratan, sungai dan laut sampai udara.

Dalam rilis yang disampaikan ke tribunpekanbaru.com tersebut juga diketahui sembilan pentolan Presideum KAMI Riau mulai dari HJ AZLAINI AGUS, SH., MH, DR. H.M. HUSNU ABADI, SH., M.Hum, DR. IR. MUHAMMAD IKHSAN., M.Sc, MUHAMMAD HERWAN, USTADZ ZULHUSNI DOMO, S.Ag, KHAIDIR AKMALMAS, DR. ALI AZMI (OCU), JABARULLAH, MUHAMMAD KHALID MAULANA NAWALI LOEMBAN TOBING.

Kapitra Ampera Minta Gatot Nurmantyo Buat Partai

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat penolakan dari Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, ia melihat tidak ada dampaknya bagi Riau dan hanya dijadikan kacung untuk kepentingan sekelompok orang.

Dengan demikian ia melihat tidak perlu ada deklarasi KAMI di Riau, hendaknya siapapun di Riau tidak perlu ikut mendukung kegiatan tersebut, karena manfaatnya bagi Riau tidak ada.

Pengacara kondang ini juga mengingatkan publik Riau agar tidak terjebak dalam serangkaian motif politik KAMI.

Sebab, hal itu akan berdampak terhadap warga Riau sendiri.

Karena ada kepentingan sekelompok di KAMI yang tentunya tidak ada keperpihakan kepada Riau.

"Semangat politik nasional di Riau adalah politik kesejahteraan, bukan politik kekuasaan. Politik Riau untuk merampas kekuasaan tidak dikenal di sini. Bagaimana caranya meraup banyak dana ekonomi pendidikan sosial dan budaya,"ujarnya.