Media Asing Sebut Indonesia 'Juara' dalam Penanganan Covid-19 hingga Bansos Pun Dikorupsi
Menteri Sosial Juliari Batubara, anggota kedua di Kabinet periode kedua kepemimpinan Joko Widodo, ditangkap kurang dari dua minggu.
lihat foto
"Itu uang rakyat, apalagi uang bansos harusnya diberikan ke rakyat agar mereka segera pulih dan ekonominya bisa tumbuh.
"Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat dalam korupsi."
Pernyataan Jokowi mengisyaratkan jika hanya ada sedikit keringanan bagi Batubara.
Jokowi mengatakan dia telah mengingatkan kabinetnya jika korupsi tidak akan ditoleransi.
OTT KPK dan KPK sendiri juga mendapat kritik tajam dari masyarakat.
Komisi anti-korupsi tersebut mendapat pemimpin kelima sejak diinagurasi pada Januari 2019 lalu.
Bahuri menjadi sosok yang tersembunyi, banyak yang mengkritiknya dengan tuduhan jika ia sendiri bukan sosok yang cukup 'bersih' untuk memimpin badan pemberantas korupsi.
Namun Jokowi senantiasa membela Bahuri.
Kritik juga menyerang dewan pengawas di KPK yang berisi 5 pejabat tinggi.
Mereka adalah sekelompok orang yang mengatur penangkapan, keluarnya surat penangkapan dan penyadapan telepon untuk kepentingan investigasi KPK.
Aktivis hukum mengatakan pembentukan dewan tersebut merupakan pelanggaran serius atas kemerdekaan KPK dan popularitas organisasi penangkap koruptor tersebut.
Dewan pengawas itu juga disebut memperlambat kinerja KPK dan membuka kemungkinan kebocoran yang sebabkan berhentinya suatu kasus korupsi diusut.
Dewan pengawas tersebut termasuk dalam perubahan kontroversial dari amandemen atas UU KPK tahun 2002, yang pengesahan amandemennya diselesaikan dengan terburu-buru oleh DPR selama sidang final pada September 2019 lalu.
Politikus PDIP memiliki rekam jejak kelakuan buruk yang panjang.
Januari lalu, pengacara Harun Masiku membayar seorang komisaris pemilu sebesar Rp 600 juta agar ia bisa mencurangi pemilu dan bisa duduk di parlemen.
