Mau Tutup Buku 2020, Realisasi Keuangan APBD Riau Masih Rendah, Tidak Sampai 70 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hingga penghujung tahun 2020 ini, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 masih rendah.

Khususnya untuk realisasi keuangan. Hingga saat ini realisasi keuangan baru mencapai 68,69 persen atau Rp6.057 triliun dari target Rp8,6 triliun.

Sedangkan realisasi fisik sudah cukup menggembirakan yang sudah mencapai diangka 94,21 persen.

Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita, Kamis (17/12/2020) mengklaim realisasi APBD Riau masih on progres. Saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tengah menggesa kegiatan.

Diharapkan jelang akhir tahun nanti realisasinya bisa meningkat hingga 90 persen.

"Kita optimis realisasi bisa mencapai target. Kalau fisik kita targetkan bisa mencapai 99 persen, dan keuangan perkiraan kita 90-an persen, tapi harapan kita bisa mencapai 95 persen," katanya.

Sementara saaat disinggung masih rendahnya realisasi keuangan yang belum mencapai 70 persen hingga akhir tahun ini, Evarefita mengatakan lagi-lagi mengklaim jika kondisi tersebut masih on progres dan dirinya optimis pekan depan akan meningkat.

Untuk itu, pihaknya pekan depan akan melakukan evaluasi APBD Riau 2020 dengan OPD.

Dalam kesempatan itu pihaknya akan melihat progres yang ditargetkan masing-masing OPD.

"Karena OPD sudah menetapkan target realisasi. Target mereka rata-rata diatas 90 persen, kita akan lihat tercapai atau tidak, kalau tidak apa kendalanya," katanya.

APBD Riau 2021 Masih Dievaluasi Kemendagri

Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2021 hingga masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya DPRD Riau dan Pemprov Riau sudah mengesahkan APBD Murni 2021 sebesar Rp 9,132 triliun.

"APBD Riau 2021 sudah kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya, Senin (7/12/2020).

Meski masih berproses di Kemendagri, namun Pemerintah Provinsi Riau sudah mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan 2021.

Yan Prana mengatakan, jika hasil evaluasi sudah diketahui, maka RUP masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa ditayangkan.

"Sekarang RUP-nya sudah dipersiapkan. Karena saya minta untuk ditayangkan semua," ujarnya.

Khusus untuk DAK, pihaknya minta OPD agar dipercepat ditayangkan RUP-nya, akan bisa dilelang.

Karena kalau terlambat dikhawatirkan nanti seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau terlambat tidak bisa dicairkan, akhirnya uangnya dikembalikan ke pusat. Jadi saya tidak mau lagi seperti tahun-tahun kemarin."

"Begitu ketuk palu dan hasil evaluasi sudah diketahui, maka segera ditayangkan RUP-RUP nya. Jadi langsung saya yang kontrol," katanya.

Sebelumnya, DPRD Riau bersama Pemprov Riau akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Riau 2021, Senin (30/11/2020).

Pengesahan APBD Riai 2021 dilakukan secara resmi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD.

Namun APBD Riau 2021 yang sudah diketuk palu tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya.

Untuk APBD Riau 2021 disahkan sebesar Rp9,132 triliun. Mengalami penurunan sekitar 10 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 sebesar Rp10,2 triliun.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjelaskan dalam menyusun APBD Riau 2021 pemerintah berpedoman lima skala prioritas.

Yaitu, pengambangan industri, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Serta pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.

Selain kelima prioroitas tersebut, penyusunan APBD Riau 2021 ini juga memperhatikan situasi saat ini yang masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Maka dalam penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penanganan dampak Covid-19.

“Kondisi pandemi saat ini, membuat penyusuan APBD tentunya tidak akan lepas dari penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehehatan dan ekonomi.'

"Di antaranya yaitu pencegahan dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19," kata Syamsuar.

Dengan anggaran yang sebesar ini, Syamsuar berharap agar realisasi pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sehingga, pembangunan yang dirancang melalui anggaran APBD mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Riau.

"Instrumen ini akan berjalan dengan baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya mengingatkan agar OPD harus bekerja secara maksimal," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan penurunana ini. Salah satunya adalah Pandemi Covid-19.

“Banyak faktor penyebab penurunan ini, salah satunya ya karena Covid-19,” ujar Hardianto.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgio )