Februari Bisa Digunakan, APBD Pelalawan 2021 Dievaluasi Pemprov Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Riau tahun 2021 saat ini masih dalam tahap evaluasi di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah mengirimkan APBD yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Pemprov Riau pekan lalu.

Diperkirakan proses evaluasi di Pemprov maksimal 14 hari kerja sesuai dengan aturan yang ada.

Kemudian akan kembali diserahkan ke Pemda Pelalawan sesuai hasil evaluasi dan penetapan dari Gubernur Riau.

"Seperti biasa kita akan diundang untuk tahap evaluasi ke Pemprov. Setelah itu baru diturunkan ke Pelalawan," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH kepada Tribunpekanbaru.com Rabu (6/01/2021).

Devitson menuturkan, dalam proses evaluasi biasanya tidak ada hal-hal yang substansial diperbaiki seperti pencoretan atau penghapusan kegiatan maupun anggaran.

Kebanyakan muncul persoalan teknis seperti kesalahan nomor rekening, nomenklatur yang tidak tepat, hingga aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang ada di APBD 2021.

Setelah APBD dikirim kembali, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan kembali rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk penetapan APBD.

Selanjutnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang anggaran itu akan diundangkan dan siap untuk dipergunakan.

"Target kita awal Bulan Februari sudah bisa dilaksanakan kegiatan. Artinya anggaran berjalan dan dipergunakan serta proses pencairan dapat dimulai," tandas Devitson.

Seperti diketahui DPRD Pelalawan mengesahkan APBD tahun 2021 pada Senin (28/12/2020) lalu.

Anggaran murni yang disahkan wakil rakyat sebesar Rp 1.442.697.087.319 setelah melalui pembahasan yang alot antara pemda dengan dewan.

Realisasi APBD Pelalawan Baru Tahun Lalu

Sebelumnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Riau tahun 2020 masih sangat minim.

Serapan anggaran per tanggal 14 Desember lalu masih berada pada angka 65,56 persen dari total APBD Rp 1,83 triliun, yakni Rp 1,20 triliun.