Sosok Jenderal Min Aung Hlaing Pemimpin Kudeta Milter di Myanmar, Pembantai Etnis Rohingya?

Min, meski hanya memimpin tiga kementerian, pertahanan, urusan perbatasan, dan urusan dalam negeri, pengaruhnya sangat besar.

Sementara pemerintahan sipil bisa menelurkan legislasi, Min dan kroninya memegang kekuasaan dari polisi, pasukan perbatasan, hingga Departemen Administrasi Umum.

Min Aung Hlaing juga mendapat wewenang memilih seperempat anggota parlemen, yang bisa memveto jika ada kebijakan yang tak menguntungkan.

Kemudian mereka sewaktu-waktu bisa melakukan kudeta, dengan klausul "militer berhak mengambil alih dan memimpin negara jika demokrasi dianggap mati".

Kecurangan pada pemilu diduga jadi alasan kudeta militer Myanmar

Aung San Suu Kyi sempat memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya dalam perjuangan untuk demokrasi dengan junta Myanmar.

Usaha kerasnya tersebut membuatnya menjadi ikon nasional sekaligus tahanan rumah selama beberapa dekade.

Pada pemilihan di bulan November, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi militer mengatakan pemungutan suara itu curang.

NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.

Namun militer membantah hasil tersebut, mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.

Ketakutan akan kudeta militer meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan. Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.

Majelis rendah parlemen yang baru terpilih dijadwalkan bersidang untuk pertama kalinya pada hari Senin, tetapi militer menyerukan penundaan.

Reaksi AS

Amerika Serikat (AS) mendesak militer Myanmar untuk membebaskan pejabat yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, dan memperingatkan respons dari Washington atas kudeta.

Suu Kyi dan Presiden Myanmar ditahan setelah berminggu-minggu peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) pada November tahun lalu.