Direncanakan Virtual, Kapan Pelantikan Bupati Walikota Terpilih Pemenang Pilkada di Riau?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mewacanakan akan menggelar pelantikan kepala daerah di Riau secara virtual.

Wacana ini mencuat menyusul pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kerumunan massa, Pemprov Riau berencana menggelar pelantikan bupati dan walikota terpilih secara virtual.

"Karena kondisi pandemi Covid-19 masih terjadi, pihak Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mewacanakan untuk dilakukan pelantikan secara virtual," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Sudarman, Jumat (12/2/2021).

Kendati demikian, pihaknya hingga saat ini masih menunggu informasi dari Kemendagri terkait pelantikan kepala daerah tersebut.

Jika nantinya memang akan dilaksanakan secara virtual, maka Gubernur Riau akan melantik dari gedung daerah Riau, sedangkan bupati wali kota terpilih dari cukup daerahnya masing-masing.

"Tapi ini masih wacana. Karena sampai saat ini masih dilakukan pembahasan. Kami juga masih menunggu keputusan dari Kemendagri terkait informasi pelantikan itu," ujarnya.

Sudarman mengatakan, di Provinsi Riau ada dua kepala daerah hasil Pilkada serentak yang akan dilantik dalam waktu dekat ini.

Yakni Bupati dan Wakil Bengkalis dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Dumai yang dijadwalkan akan dilantik pada Februari ini.

Sementara untuk daerah lain, masih menunggu Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati berakhir.

Sedangkan beberapa daerah lainnya masih harus menyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, Pilkada serentak Desember 2020 lalu, di provinsi Riau dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota.

Dari sembilan kabupaten/kota tersebut, empat diantaranya masih bersengketa di MK.

Hasil Pilkada Masih Bersengketa di MK, Pemprov Riau Segera Tunjuk PJ Bupati Meranti dan Inhu

Sebelumnya, gugatan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Meranti dan Indragiri Hulu ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini masih terus berproses.

Di sisi lain, Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati dan wakil bupati di dua kabupaten ini akan berakhir 17 Februari mendatang.