PANAS! SBY Disebut Menindas Kader Partai Demokrat, Ini Penjelasan Kubu KLB
Partai Demokrat Kubu KLB gelar konferensi pers di Bukit Hambalang, Kamis (25/3/2021). Dalam konferensi pers itu, SBY disebut selalu menindas
Penulis: Rinal Maradjo | Editor: Rinal Maradjo
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Partai Demokrat Kubu KLB menggelar konferensi pers di Bukit Hambalang, Bogor pada Kamis (25/3/2021). Dalam konferensi pers itu, SBY disebut selalu menindas kader Partai Demokrat.
Dalam konferensi pers itu, Partai Demokrat kubu KLB dihadiri oleh Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad dan lain-lain.
Dalam konferensi pers itu, Muhammad Rahmad yang juga mantan wakil direktur eksekutif Partai Demokrat di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum tersebut didaulat menjadi juru bicara.
Dalam penjelasannya, Muhammad Rahmad mengatakan, banyak fakta gelap yang terjadi di tubuh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY dan AHY.
Salah satunya adalah pemutarbalikan fakta tentang sosok pendiri Partai Demokrat.
Baca juga: UPDATE Kisruh Partai Demokrat: Ketua DPC Ini Gugat AHY Senilai Rp 5 Miliar, Berikut Penyebabnya
Baca juga: KLB Partai Demokrat, Pakar Hukum Sebut KLB Demokrat Deli Serdang Bisa Saja Disahkan
Baca juga: Yasonna Laoly Buka Peluang Untuk Demokrat KLB Moeldoko, Ini Kata Menkum HAM
Muhammad Rahmad menjelaskan, dalam akta pendirian Partai Demokrat pada tahun 2001 lalu, partai dengan lambang bintang mercy itu didirikan oleh 99 orang.
"Dan di dalamnya tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam akta pendirian itu," sebut Muhammad Rahmad yang juga menjadi Wakil Sekjen Partai Demokrat versi KLB seperti dikutip Tribunpekanbaru.com dalam tayangan live Kompas TV pada Kamis (25/3/2021)
"Namun dalam mukadimah anggaran dasar Partai Demokrat pada tahun 2020, disebutkan bahwa Partai Demokrat didirikan oleh dua orang. Salah satunya oleh SBY," tambahnya.
Ia mengatakan, pemutarbalikan fakta itu tentunya menimbulkan keresahan pada para pendiri Partai Demokrat yang masih hidup.
Tak hanya menggelapkan fakta sejarah Partai Demokrat,
Kubu KLB juga menyebutkan,
Di bawah kepemimpinan SBY dan AHY, hak anggota dan pengurus Partai Demokrat dipangkas secara sepihak.
"Selain itu, pungutan kepada kader dilakukan di segala lapisan, sementara penghargaan kepada kader nyaris tidak pernah diberikan," urainya.
Muhammad Rahmad juga menambahkan, hal tersebut juga diperparah oleh mahar politik yang diberlakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap seluruh kandidat yang akan bertarung di Pilkada.
"Banyak kader tidak maju di pilkada karena tidak mampu membayar mahar kepada DPP," sebutnya.
