Breaking News:

Aprindo Tolak Penutupan Ritel di Pekanbaru Jelang Lebaran

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey mengatakan, edaran tersebut dikeluarkan terkesan mendadak.

.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Terkait adanya kebijakan beberapa pemerintah daerah yang melarang operasional tempat wisata, hiburan dan pusat perbelanjaan atau mall pada libur lebaran, dari tanggal 11 hingga 16 Mei 2021, memunculkan ketidakpastian di kalangan peritel dan UMKM khususnya yang berada di mall.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey mengatakan, edaran tersebut dikeluarkan terkesan mendadak.

Padahal rata-rata pelaku usaha sudah berinvestasi dengan menambah stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hendak berbelanja. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta tidak ada kebijakan penutupan pusat perbelanjaan atau mall pada saat libur lebaran tahun ini. 

"Kami mengkritisi sejumlah pemerintah daerah seperti Kota Pekanbaru dan Kota Banjarbaru yang menerapkan penutupan mall secara tiba-tiba di masa libur Lebaran. Kami yang sudah investasi dengan stocking barang, tentunya ini akan berdampak pada penumpukan barang di toko jika diharuskan tutup," kata Mandey melalui keterangan tertulisnya kepada Tribun, Sabtu (8/5/2021).

Dikatakannya, dari bulan maret tahun 2020 lalu sampai Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Kota sebenarnya peritel sudah terpuruk. 

"Momen hari raya lebaran inilah yang menjadi harapan kami bisa meningkatkan penjualan setelah selama satu tahun terakhir penjualan ritel menurun secara drastis," ulasnya.

Padahal, dikatakannya, indeks kepercayaan konsumen sudah mulai meningkat. Pemerintah daerah menurut dia harus mengeluarkan kebijakan yang ikut mendukung kondisi saat ini.

"Misalnya dengan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat ekonomi lemah. Sehingga daya belinya dapat meningkat. Bukan justru melakukan penutupan," ulasnya.

Ia berharap pemerintah dapat bijak dan ambil bagian untuk mengangkat sektor ritel yang sudah terpuruk dengan cara memberi ijin pusat perbelanjaan atau mal tetap operasional agar bisa melayani kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami dari retail tidak bisa memanfaatkan atau festive season, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami mengharapkan pemerintah  tidak mengeluarkan kebijakan yang mempersulit kondisi pelaku usaha," ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa peritel yang terdampak langsung penerapan PPKM, seperti supermarket, hypermarket dan department store, bisa kehilangan pendapatan hingga 90 persen karena gerai yang berada di mall harus tutup. Sementara lini usaha retail modern yang menjual kebutuhan sehari-hari juga terdampak dengan potensi kehilangan sebesar 50 persen.

Dunia usaha berharap penerapan PPKM dengan skala mikro seharusnya berdampak positif. Termasuk jam buka tutup gerai yang diperlonggar dan keleluasaan masyarakat untuk berbelanja meskipun dilarang mudik.

"Pencegahan, pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mulai dapat tertanggulangi. Pelaksanaan Vaksinasi juga telah berjalan. Ada beberapa wilayah yang angka positifnya juga turun. Optimisme masyarakat yang membaik jangan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Roy.

(Tribunpekanbaru.com/Alexander)

Penulis: Alex
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved