Gaya Prabowo Beli Senjata Bak Ingin Borong Tempe, Datangi Pabrik, Cek Barang Dan Tanya Harga
Pada fase ini, pihak pembeli harus sudah membayar uang muka, produsen kemudian memproduksi alutsista yang dipesan.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Gaya Menhan RI, Prabowo Subianto dalam menjalin kersama pertahanan membuat decap kagum masyarakat.
Pasalnya, ia mendatangi satu persatu produsen senjata di Prancis dan Italia yang akan dibelinya.
Tujuan Prabowo, hal itu untuk mengetahui harga pasti produk yang hendak dibeli dan meminimalisasi korupsi.
Selain itu, ia ingin melihat langsung keunggulan dari senjata yang akan dibelinya.
Kerjasama pertahanan dalam bentuk pembelian senjata dalam tahap Perjanjian kerja sama (PKS) pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan dua produsen asal Italia serta Prancis baru tahap awal.
Disampaikan oleh Pengamat militer, Alman Helvas. Kontrak tersebut, ucap Alman, belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sekalipun sudah pada tahap coming into force, kerja sama juga belum bisa dieksekusi hingga masuk tahapan tanggal kontrak berlaku efektif (effective date of contract).
Pada fase ini, pihak pembeli harus sudah membayar uang muka, produsen kemudian memproduksi alutsista yang dipesan.
"Nah, dari tahap yang sekarang, kontrak sudah ditandatangani tetapi belum berlaku, sampai effective date of contract itu jangkanya masih panjang," ucapnya.
Karenanya, menurut Alman, PKS pengadaan alutsista tersebut tidak perlu diributkan.
Apalagi, Kemenhan masih diharuskan membahasnya bersama instansi terkait lainnya.
"Keputusan terakhir bukan di Kemenhan karena untuk keuangannya ada di Kementerian Keuangan. Kan, kontrak kalau enggak ada uangnya juga enggak bisa jalan. Jadi, kuncinya ini ada di Kementerian Keuangan," tuturnya.
"Kalau Kementerian Keuangan setuju anggarannya, kemudian nanti anggaran disiapkan, dan kontrak bisa efektif. Tapi kalau Kementerian Keuangan tidak sejutu dengan anggarannya, ya, kontraknya bisa enggak efektif," sambung dia. Kemenhan pun harus membahas pengadaan ini bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Alman, praktik bisnis tersebut lazim dilakukan.
Bahkan, ada pengadaan alutsista yang dilakukan Kemenhan pada beberapa tahun lalu belum terealisasi sampai sekarang.
