HASIL Berbagai Survei: Masyarakat Tak Ingin Jokowi Tiga Periode! Cukup Sudah!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Akhir-akhir ini mencuat kemabli wacana Jokowi Presiden Tiga Periode.

Usulan ini heboh disaat angka kasus Covid-19 melonjak.

Selain itu, wacana  tiga periode ini dinilai mencederai perjuangan rakyat dalam melakukan reformasi di era Orde Baru.

Diketahui, wacana tiga periode ini kembali menyeruak menyusul sekelompok relawan menyatakan mengusung Jokowi-Prabowo 2024.

Hal ini juga seiring dengan wacana untuk amendemen UUD 1945.

Terkait hal ini, Direektur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan hasil reformasi jelas membatasi kekuasaan.

Jadi, seorang presiden menjabat dibatasi dua periode.

Pihak yang menginginkan Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju di Pemilihan Presiden 2024 dinilai tidak mengerti arti demokrasi.

Ujang berujar masyarakat masih bisa menahan diri dalam kebijakan-kebijakan kontroversial dari pihak eksekutif dan legislatif.

Misalnya, penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Omnibuslaw

"Kalau persoalan tiga periode tidak yakin bisa menahan. Bisa chaos di situ. Ini akan mendapatkan perlawanan dari rakyat," ujar Ujang kepada Tribun Network, Senin (21/6).

Namun, ucap Ujang, memang ada celah untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

"Bisa saja. Elit-elit politik ditekan untuk mengubah. Bisa tapi itu kehendak elit, bukan kehendak rakyat. Itu bertentangan sekali," tutur Ujang.

Diharapkan hal itu tidak terjadi. Karena dapat membuat masyarakat pecah lantaran melakukan penolakan.

Menurut Ujang, Indonesia tidak kekurangan tokoh-tokoh hebat untuk mengisi kursi nomor satu di Nusantara.