Tidak Semua Wilayah di Papua Jadi Kawasan Ancaman Gangguan KKB Papua, Daerah Mana Saja?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tidak semua wilayah di Papua menjadi kawasan rawan dari ancaman tindak kriminal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Gangguan Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di papua yang dilakukan KKB Papua terjadi untuk di beberapa wilayah saja.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan ada satu di antara ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Yakni adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ia menyampaikan saat mengisi materi seminar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI).

Dalam seminar tersebut, Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara.

Adapun seminar itu diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua wilayah di Papua mengalami gangguan keamanan oleh KKB.

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Sebelumnya, ia mengungkapkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Papua paling rendah di Indonesia, meski Bumi Cendrawasih tersebut memiliki kekayaan alam melimpah.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakteristik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Di sisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi pada tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas.

Hal ini ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.

Dijelaskan Argo, terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme.

Untuk itu, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.