Breaking News:

Protokol Kesehatan Ketat Tekan Sebaran Covid-19 Selama Perayaan Idul Adha

Perayaan Lebaran Idul Adha di Indonesia dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penyebaran Covid-19.

Penulis: Ilham Yafiz | Editor: Ilham Yafiz
TRIBUNNEWS / JEPRIMA
Pedagang merapikan besek bambu di tempat penjualan kerajinan bambu, Sanny Parcel, di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (18/7/2021). Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan besek bambu mengalami penurunan sekitar 25 persen saat pandemi Covid-19. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perayaan Lebaran Idul Adha di Indonesia dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah berupaya maksimal mencegah meluasnya penularan selama masa libur lebaran Idul Adha 1442 H dalam periode 18 - 25 Juli 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran resminya menyebut ada 5 cakupan kebijakan dalam pembatasan berdasarkan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H dalam Masa Pandemi COVID-19.

Kelima cakupan tersebut di antaranya, pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya Idul Adha 1442 H, pembatasan kegiatan silaturahmi oleh masyarakat, pembatasan kegiatan di tempat wisata dan sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat.

"Mohon bagi pemerintah daerah untuk dapat bekerjasama yang baik dengan sektor terkait secara langsung atau tidak dalam implementasi kebijakan," terangnya.

Adapun cakupan pertama, pelarangan sementara mobilitas masyarakat diberlakukan pada seluruh bentuk perjalanan orang keluar daerah.

Namun terdapat beberapa pihak yang dikecualikan. Di antaranya, pekerja sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesak seperti pasien sakit keras, ibu hamil (maks. 1 pendamping), kepentingan bersalin (maks. 2 pendamping), pengantar jenazah non-COVID-19 (maks. 5 pendamping).

Untuk pekerja sektor esensial dan kritikal, wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang diberlakukan untuk semua moda transportasi.

Dan bagi perorangan dengan keperluan mendesak juga wajib menunjukkan surat keterangan dari Pemda setempat.

Sementara bagi yang melakukan perjalanan dari dan ke daerah pulau Jawa-Bali wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi (minimal dosis pertama), wajib PCR 2 x 24 jam (udara) , hasil tes negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen 2 x 24 jam (selain udara).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved