Perbanyak Sabar, Pemko Pekanbaru Tak Punya Anggaran untuk Warga Terdampak PPKM Pekanbaru Level 4

"Saya sudah sampaikan ke kepala dinas, agar saat menerima data jangan cuma jadi tukang stempel data saja itu ngga bener. Tapi validasi dulu datanya," tegasnya kepada Tribun Pekanbaru, Kamis (12/8/2021).

Menurutnya, data dari tenaga sukarela yang melakukan pendataan terhadap penerima manfaat harus divalidasi dulu.

Ia mengingatkan agar dinas bisa petugas yang mendata mesti kordinasi perihal hasil pendataan.

"Kalau tidak mau kordinasi, ya kembalikan saja data itu. Jangan kita jadi tukang stempel, kan ada tanggung jawab kita validasi lagi," terangnya.

Firdaus tidak menampik adanya dugaan data ganda. Ia menyebut hal itu bisa saja terjadi karena proses validasi data tidak optimal.

Dirinya sudah menyampaikan sejak enam bulan lalu bahwa kepala dinas dan tim pendataan penerima manfaat harus melakukan validasi data.

Ia menyebut data penerima manfaat bisa saja dikoreksi.

"Kita harus pastikan siapa yang mendata. Saya dapat info ada warga kurang mampu di lingkungan RW Ketua Forum RTRW ternyata luput dari pendataan, ini harus jadi evaluasi," paparnya.

Firdaus menegaskan agar ada kejelasan pihak yang mengusulkan nama-nama itu.

Ia menyebut bahwa nama-nama yang ganda itu bisa jadi bukan usulan RT atau RW.

Dinas sosial mestinya pro aktif dalam pendataan penerima manfaat. Petugas yang melakukan pendataan harus jelas keberadaannya.

Mereka harus terpantau aktivitasnya agar data yang terhimpun valid.

Ia pun hingga kini menanti laporan terkini dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dirinya mengingatkan agar dinas segera menyerahkan laporan perihal tumpang tindih atau data ganda penerima. Ia juga sudah berulang kali memberi peringatan kepada kepala dinas sosial.

"Kita minta daftar penerima bantuan yang valid, agar divalidasi oleh RW," jelasnya.