Gubernur Riau Kecewa, Kita Tak Punya Banyak Waktu Lagi Katanya Rendahnya Serapan APBD

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar kecewa karena realisasi serapan APBD Riau 2021 masih rendah.

Syamsuar meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memaksimalkan serapan APBD Riau 2021.

Hal itu disampaikan Gubri menyusul masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.

"Kami sudah sampaikan kepada semua OPD, agar bulan November serapan APBD sudah bisa maksimal," tegas Gubri, Jumat (29/10/2021).

Sebab menurut Gubri, jika serapan kegiatan dimaksimalkan pada November, maka diharapkan progres APBD Riau 2021 bisa naik.

"Jadi November ini mereka harus maksimal, sehingga progresnya bisa naik. Karena bulan Desember itu tak punya banyak waktu lagi, hanya beberapa hari saja," ujarnya.

Gubri Syamsuar mengatakan, percepatan realiasi anggaran juga menjadi perhatian Presiden RI yang meminta agar kegiatan dari APBD ditingkatkan.

Sehingga perekonomian bisa tumbuh dan masyarakat bisa menikmati manfaatnya.

"Kemarin arahan Pak Presiden juga sama, realisasi APBD harus ditingkatkan, agar dana itu bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Jumat (29/10/2021), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2021 masih rendah.

Untuk realisasi keuangan baru 60,6 persen dan fisik 67,7 persen.

Rinciannya, realisasi keuangan di Dinas PUPR baru 36,57 persen dan fisik 47,18 persen, Disbun keuangan 50,08 persen dan fisik 58,14 persen, Disdik keuangan 65,62 persen dan fisik 75,43 persen, Diskes keuangan 56,61 persen dan fisik 71,71 persen.

Lalu, PMD keuangan 59,37 persen dan fisik 47,75 persen, Dinas ESDM keuangan 38,64 persen dan fisik 49,98 persen, Dinas Pertenakan keuangan 35,58 persen dan fisik 41,72 persen.

Kemudian, Dinas Pariwisata keuangan 53,93 persen dan fisik 68,83 persen, Dishub keuangan 55,73 persen dan fisik 69,34 persen, BPSDM keuangan 56,71 persen dan 58,42 persen.

Lalu, Dinas Perikanan dan Kelautan keuangan 59,20 persen dan fisik 65,60 persen, Dinas Tanaman Pangan keuangan 59,83 persen dan fisik 65,99 persen, Balitbang keuangan 62,08 persen dan 63,33 persen.

Selanjutnya, BKD keuangan 63,49 persen dan fisik 81,70 persen, Badan Penghubung keuangan 65,62 persen dan fisik 46,20 persen.

Diskominfotik keuangan 66,04 persen dan fisik 74,96 persen, Dinas Penanaman Modal keuangan 66,35 persen dan 70,07 persen, DLHK keuangan 68,01 persen dan fisik 71,37 persen.

Lalu, Setwan keuangan 68,35 persen dan fisik 72,49 persen, Satpol PP keuangan 69,91 persen dan fisik 81,13 persen, Disbud keuangan 71,43 persen dan fisik 74,94 persen, Kesbangpol keuangan 75,42 persen dan fisik 77,44 persen.

Selanjutnya, Dispora keuangan 73,42 persen dan fisik 76,56 persen, Dissos keuangan 73,89 persen dan 75,96 persen, Inspektorat keuangan 74,38 persen dan fisik 83,08 persen.

Lalu, Dinas Perpustakaan keuangan 76,14 persen dan fisik 76,27 persen, Dinas Perdagangan keuangan 77,97 persen dan 73,86 persen, Setda keuangan 84,70 persen dan 90,98 persen.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )