Arya Sinulingga Dorong Mantan Komisaris hingga Direksi Garuda Indonesia Diperiksa KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM - Maskapai Garuda Indonesia kian di ujung tanduk dengan besarnya uatang yang ditanggung.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara terkait polemik mahalnya biaya sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kembali mencuat.

Isu ini kembali disinggung oleh Peter F Gontha, mantan Komisaris Garuda Indonesia.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah.

Oleh sebab itu, dia mendorong untuk para mantan komisaris dan direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

"Kan kita tahu bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana terkait penyewaan pesawat," imbuhnya.

Terlebih kata Arya, saat menjabat sebagai komisaris, Peter ikut menandatangani persetujuan penyewaan beberapa pesawat Garuda Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, hal yang tepat jika Peter turut bersuara dalam pemeriksaan terkait polemik penyewaan pesawat ini sehingga dapat mempercepat penyelesaiaan masalah.

"Memang ada jenis pesawat yang beliau enggak tandatangani, tapi hampir yang lain ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat," kata dia.

"Jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris dan direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang," ungkap Arya.

Ia pun menekankan, pihaknya mendukung langkah Peter yang berupaya menjelaskan persoalan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Arya berharap, penjelasan itu bisa disampaikan pula dalam pemeriksaan nantinya.

Sebelumnya, melalui Instagram resminya, Peter menyinggung persoalan harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang dirasa kemahalan.

Ia menilai, harga sewa yang diterapkan lessor atau perusahaan penyewa pesawat ketinggian dari seharusnya.

Lantaran perbedaan penilaian itu, Peter bilang, dirinya sempat disebut mempersulit pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada Garuda Indonesia.