Kelompok Ekstremis Hindu di India Semakin Beringas, Rumah Mantan Menlu Muslim Dibakar
Rumah mantan Menlu India merupakan seorang muslim itu dibakar oleh kelompok ekstremis Hindu di India setelah ia mengaitkan kelompok itu dengan ISIS
Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: Guruh Budi Wibowo
TRIBUNPEKANBARU.COM - Kekerasan yang dilakukan ekstremis Hindu di India semakin meningkat setelah Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India.
Baru-baru ini, rumah Salman Khurshid mantan mentri luar negri India dibakar kelompok tersebut.
Salman Khurshid merupakan salah satu mantan mentri yang beragama Islam di India.
Kelompok garis keras Hindu menjadi beringas usai Salman Khurshid mengaitkan ekstremis Hindu India dengan teroris ISIS dalam sebuah bukunya.
Sebagai balasan dari pernyataan Salman, kelompok ekstremis Hindu itu pun membakar rumah mantan mentri tersebut.
Polisi mengatakan gerombolan sekitar 20 orang dari kelompok Hindu lokal garis keras berkumpul di luar rumah Khurshid dekat kota utara Nainital pada hari Senin.
“Mereka meneriakkan slogan-slogan, melemparkan batu, memecahkan beberapa jendela, mengobrak-abrik [pintu masuk] dan membakar [sebuah pintu],” kata kepala polisi setempat Jagdish Chandra kepada kantor berita AFP seperti dilansir dari Aljazeera.
Surat kabar The Times of India melaporkan bahwa kelompok tersebut telah membakar patung Khurshid, melepaskan tembakan dan mengancam menantu perempuan penjaga dengan pistol.
Khurshid, yang menjabat sebagai menteri luar negeri dari 2012 hingga 2014, sedang pergi bersama keluarganya pada saat kejadian.
Dia kemudian memposting gambar setelah serangan itu di media sosial.
“Malu adalah kata yang terlalu tidak efektif,” kata Khurshid, 68, di media sosial.
“Saya berharap dapat membuka pintu ini kepada teman-teman saya yang telah meninggalkan kartu panggil ini. Apakah saya masih salah untuk mengatakan bahwa ini bukan Hinduisme?” dia menambahkan.
Aktivis mengatakan bahwa minoritas agama di India yang mayoritas beragama Hindu telah menghadapi peningkatan tingkat diskriminasi dan kekerasan sejak Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Modi berkuasa pada tahun 2014.
Pada tahun 2020, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mendaftarkan India sebagai “negara dengan perhatian khusus” untuk pertama kalinya sejak 2004. Daftar tersebut berlanjut pada tahun 2021.
Pemerintah Modi menolak memiliki agenda radikal “Hindutva” (supremasi Hindu) dan menegaskan bahwa orang-orang dari semua agama memiliki hak yang sama.
