Breaking News:

Berita Pelalawan

Terdakwa Telah Divonis, Adakah Babak Baru Kasus Tipikor BUMD Tuah Sekata?

Adakah babak baru kasus Tipikor BUMD Tuah Sekata setelah terdakwa tunggal divonis? Kejari Pelalawan memberikan jawaban.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Istimewa
Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan belanja barang kelistrikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata tahun 2012-2016, Afrizal, saat menjalani penahanan dan mengikuti sidang virtual dari Rutan Sialang Bungkuk beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Adakah babak baru kasus Tipikor BUMD Tuah Sekata setelah terdakwa tunggal divonis? Kejari Pelalawan memberikan jawaban.

Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan belanja barang kelistrikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata tahun 2012-2016, Afrizal, telah menerima vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekanbaru pertengahan Oktober lalu.

Terdakwa tunggal dalam kasus ini, Afrizal, hanya dijatuhi hukuman separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan.

Bahkan Uang Pengganti (UP) berkurang jauh dari yang dituntut oleh JPU.

Akibat vonis ringan dari majelis hakim yang dibacakan pada 19 Oktober lalu,

JPU menyampaikan banding secara resmi pekan lalu.

Afrizal yang merupakan mantan Kepala Divisi Kelistrikan BUMD Tuah Sekata menjadi tersangka dan terdakwa tunggal pada perkara rasuah itu, sejak tahap penyidikan hingga penuntutan serta pembacaan vonis dari hakim PN Tipikor.

Banyak pihak yang mempertanyakan keterlibatan pihak lain selain Afrizal dalam perkara ini atau ada babak baru lagi, berdasarkan fakta persidangan dan putusan hakim.

Terlebih Kejari Pelalawan sempat memberikan isyarat potensi penambahan tersangka saat penahanan Afrizal beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini, Kejari Pelalawan belum bisa memberikan komentar banyak ada tidaknya babak baru dalam perkara ini.

Pihaknya telah menerima putusan lengkap dari PN Tipikor Pekanbaru dan telah mempelajarinya untuk menyusun memory banding yang telah dikirimkan ke PN pekan lalu.

Korps Adhyaksa masih fokus dalam upaya hukum banding lantaran tidak terima dengan vonis hakim.

"Setelah kita pelajari putusan lengkap terdakwa Afrizal, secara langsung tidak ada disebutkan bahwa masih ada pihak-pihak lain yang bertanggungjawab dalam kasus ini. Itu tidak ada," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Pelalawan, Fuzthathul Amul Huzni SH didampingi Kasi Pidsus Frederic Daniel Tobing SH, Selasa (16/11/2021).

Meski demikian, pihaknya akan menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang akan menyidangkan perkara Tipikor BUMD Tuah Sekata yang merugikan negara hingga Rp 3, 8 Miliar itu.

Jika pada vonis hakim PT ada menyebutkan pihak lain, tentu kejaksaan tidak akan tinggal diam dan mengambil langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti hal itu.

"Kita lihat dulu bagaimana putusan banding dari PT. Jika disebutkan, kita tindaklanjuti," tambah Huzni.

"Yang jelas untuk saat ini, kasus BUMD Tuah Sekata masih seperti sekarang ini perjalanannya," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, alasan utama pihaknya mengajukan upaya hukum banding, karena tidak terima atas putusan hakim terhadap mantan Kepala Divisi Kelistrikan BUMD Tuah Sekata itu.

Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan dalam amar putusan hakim.

Bekas petinggi BUMD Tuah Sekata itu juga diganjar pidana denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Majelis hakim juga menghukum Afrizal untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp.1.953.465.500,-. UP tersebut dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Jika UP tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila terpidana Afrizal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan hukan penjara selama 2 tahun.

Padahal pada persidangan sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dengan dikurangi penahanan sementara.

Selain itu, meminta terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan.

Jaksa juga meminta hakim untuk menghukum Afrizal dengan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 3.830.206.000,-.

Jika UP tidak dibayar Afrizal akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

"Untuk penghitungan UP kerugian negara, kita menggunakan tenaga ahli dari Inspektorat Pelalawan. Artinya dasarnya kuat, tapi malah dikurangi hakim. Inilah alasan kita banding," pungkas Kasi Pidsus Daniel Tobing. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved