Sebut Nama Nusantara Tak Cocok, Fadli Zon Usulkan Nama 'Jokowi' Jadi Nama Ibu Kota Negara yang Baru
Namun nama Nusantara mendapat tanggapan dari Fadli Zon. Menurut politisi Gerindra tersebut Nusantara memiliki arti sendiri sebagai wilayah Indonesia.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Politisi Gerindra Fadli Zon menilai nama Nusantara tak cocok dijadikan nama baru ibu kota.
Fadli Zon mengusulkan nama lain untuk mengantikan Nusantara yang sudah disampaikan pemerintah.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah menyampaikan nama baru ibu kota yakni Nusantara.
Nama Nusantara kata dia sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Nusantara kata dia, menyingkar 80 calon nama lainnya yang diajukan.
Tetapi kemudian nama Nusantara terpilih untuk nama ibu kota baru.
"Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya," kata Suharso seperti dikutip dari Kompas.com.
Namun nama Nusantara mendapat tanggapan dari Fadli Zon.
Menurut politisi Gerindra tersebut Nusantara memiliki arti sendiri sebagai wilayah Indonesia.
Belum lagi kata dia ada "Wawasan Nusantara".
Sehingga ia menilai nama Nusantara tidak cocok.
Fadli Zon lantas mengusulkan nama "Jokowi" sebagai ibu kota baru tersebut.
Usul tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Kazakhstan yang memberi nama ibu kota "Nursultan" dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev.
"Usul saya nama ibu kota langsung saja "Jokowi," tulis Fadli Zon di akun Twitternya @Fadlizon, Selasa (18/1/2022).
Kepala Daerah Ditunjuk Presiden
IKN nantinya memiliki kekhususan yang berbeda dari daerah lain.
menurut Suharsono daerah khusus IKN tidak akan memiliki dewan perwakilan daerah kekhususan.
Selain itu, gubernur atau bupati tidak juga siebut gubernur dan tidak dipilih.
"Gubernur atau bupati atau kepala daerahnya tidak juga disebut gubernur dan juga tidak dipilih. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya, tetapi terbatas dan seterusnya," sebut dia.
Kepala otorita IK akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando.
Menurut dia, mekanisme kepala Otorita sama halnya seperti sitem penunjukan menteri.
"Ia akan ditunjuk dan diangkat, kemudian ditetapkan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun," ucap Velix dalam webinar, Kamis (23/12/2021).
Alasan Jokowi Pilih Nama Nusantara
Presiden Joko Widodo memilih Nusantara untuk menjadi nama IKN baru yang berlokasi di Kaltim.
Lokasi IKN nantinya berada di dua kabupaten yang ada di Kaltim, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Nama Nusantara terpilih menjadi nama IKN baru, mengalahkan lebih dari 80 nama yang sudah diajukan Bappenas kepada Presiden Jokowi.
Berikut sejumlah fakta seputar dipilihnya nama Nusantara untuk IKN di Kaltim yang sudah dirangkum :
1. Alasan Jokowi
Akhirnya terungkap alasan presiden Joko Widodo alias Jokowi pilih nama Nusantara buat Ibu Kota Negara alias IKN.
Ya, nama IKN yang sedang dibangun di kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara itu ternyata sudah disiapkan sejak terbitnya Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu.
Namun, baru disampaikan saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendapat izin dipublish setelah mendapatkan konfirmasi langsung presiden Joko Widodo.
Senin 17 Januari 2022, Suharso Monoarfa membocorkan nama ibu kota negara (IKN) yang baru.
Jokowi memberi nama Nusantara untuk wilayah IKN yang dibangun di Kalimantan Timur.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam rapat Pansus IKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/1/2021) dikutip dari Kompas.TV.
Ia menjelaskan, nama IKN tersebut sebenarnya dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu.
"Mengenai nama ibu kota semula memang ingin dimasukkan pada waktu penugasan surpres itu, tapi kemudian ditahan," ujarnya.
Ia menyebut, alasan Presiden Jokowi memutuskan nama IKN baru adalah Nusantara lantaran itu sudah dikenal sejak lama.
"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," katanya.
Ia berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini.
"Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," kata dia.
2. Rektor Uniba Kecewa
Hal tersebut nampaknya menuai kecewa dari salah satu akademisi di Balikpapan.
Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr. Isradi Zainal, melayangkan surat kepada Presiden.
Surat tersebut berisikan pernyataan sikap dan pemikiran terkait penamaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang baru saja diumumkan hari ini, Senin (17/1/2022).
"Saya lagi siapkan surat ke Presiden. Saya sudah kirim juga ke Ketua dan anggota Pansus IKN," ujarnya saat dihubungi TribunKaltim.Co.
Menurutnya, penamaan Ibu Kota Negara dengan nama 'Nusantara' kurang pas karena akan mengecilkan istilah Nusantara dalam arti sesungguhnya.
Pemberian nama yang secara tiba-tiba, kata Isradi, tidak mendukung iklim Demokrasi dan mengebiri nama yang pernah diusulkan saat Konsultansi Publik yang dilakukan oleh Pansus IKN.
"Penamaan nama nusantara terhadap Ibu Kota Negara kurang menggambarkan nama dan lokasi Ibu Kota Negara," terangnya.
Sebagai informsi, Isradi Zainal sempat mengusulkan nama IKN baru dengan nama Pakunegara.
Usulan itu disampaikan secara resmi melalui Forum Pansus.
Ia pun meminta penjelasan terkait penolakan nama yang sudah diusulkannnya. Isradi memohon kepada Presiden agar mempertimbangkanya nama Pakunegara sebagai nama IKN baru.
Alasannya, jika nama IKN adalah Pakunegara, maka istilah Pakunegara merupakan singkatan dari Penajam Paser Utara 'Pa' dan Kutai Kertanegara 'Kunegara'
Jika nama IKN adalah Pakunagara, maka istilah ini dibagi menjadi Paku dan Nagara.
Paku merupakan singkatan dari Paser dan Kutai atau Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang meruoakan Lokasi IKN.
Paku juga bisa berarti penguat. Nagara merupakan singkatan dari Nagari rimba nusa antara.
Nagari artinya pusat pemerintahan, rimba berarti Forest city atau Green City, Nusantara artinya berbasis darata dan perairan (sungai dan laut).
"Pastinya iya kecewa, karena kami ingin ada simbolisasi Kaltim yang diwakili oleh penamaan wilayah," kata Isradi.
Sebagai pertimbangan lain, usulan nama Pakunegara atau Pakunagara merupakan usulan dari sejumlah Rektor dan Akademisi termasuk Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI).
Usulan ini pun disampaikan sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemindahan IKN dan yang mencintai IKN.
3. Rektor Unikarta Sebut Sempat Ajukan Nama Paku Nagara untuk IKN
Penamaan Nusantara untuk IKN tersebut mendapat tanggapan dari beberapa tokoh di Kabupaten Kukar.
Salah satunya akademisi sekaligus Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Kukar), Prof. DR. Ir Ince Raden, MP mengatakan, sebenarnya beberapa waktu lalu saat pertemuan di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda pihaknya mengusulkan nama IKN yaitu "Paku Nagara".
Ia mengatakan, memiliki beberapa filosofis, diantaranya nama Paku yang merupakan singkatan dari dua daerah yang masuk dalam kawasan IKN yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Kemudian Nagara itu kan berkaitan dengan kondisinya yang masih Natural atau alami dan ekologisnya masih terjaga dengan baik," ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.Co, Senin (17/1/2022).
Akan tetapi kata dia, kalaupun pemerintah Pusat telah mengumumkan nama IKN tersebut adalah Nusantara, dirinya belum mengetahui persis apa makna dibalik nama Nusantara tersebut.
"Tapi saya yakin dan percaya nama Nusantara itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang oleh Presiden RI," ucapnya.
Bahkan, dirinya tidak terlalu mempolemikan nama tersebut, namun yang terpenting ucap dia, RUU IKN harus segera disahkan, sehingga proses pembangunannya di wilayah Kaltom dapat segera dilaksanakan.
"Itu kalau pendapat dari pribadi saya," pungkasnya.