Selamat Datang di Indonesia, Kalau Tak Ada BPJS Kes, Maaf Anda Tak Bisa Jual Beli Rumah dan Tanah

TRIBUNPEKANBARU.COM - Aturan baru untuk seluruh masyarakat Indonesia, jika ingin melakukan jual beli rumah atau tanah.

Pemerintah sudah punya aturan baru, dan menjadi sayarat wajib untuk dipenuhi.

Aturan ini, akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022.

Permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah rumah susun harus melampirkan syarat berupa kepemilikan kartu BPJS Kesehatan (BPJS Kes)

Kartu BPJS Kesehatan ini untuk seluruh kelas, baik kelas 1, 2, maupun kelas 3.

"Jadi harus melampirkan BPJS (Kesehatan) ketika membeli tanah," kata Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Aturan baru ini pun seketika menuai kritik publik.

Banyak warganet mempertanyakan korelasi jual beli properti dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Lantas, apa dasar pemberlakuan aturan baru ini?

Inpres Jokowi

Teuku Taufiqulhadi menjelaskan, aturan itu dibuat dalam rangka optimalisasi manfaat BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Aturan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Jokowi memerintahkan para menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, kemudian para gubernur, bupati, dan wali kota, agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, untuk mengoptimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kemudian, pada diktum kedua angka 17 Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dikatakan, "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional".

Sementara, dikutip dari akun Twitter resmi kantor pertanahan Kota Surabaya, @KantahSurabaya1, disebutkan bahwa syarat kepemilikan kartu BPJS Kesehatan itu mengacu pada Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.