Klaim Minyak Goreng Bukan Langka, Jokowi: Barang Ada, Tapi Mahal Ya
Di kedua pasar tersebut, Jokowi menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 14.000 per liter hingga Rp 20.000 per liter.
lihat foto
Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan stok.
“Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Jokowi mengomentari tingginya harga minyak goreng.
“Ada tapi lambat, Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata salah satu pedagang.
Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang ataupun toko swalayan.
Kepala Negara tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim.
Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.
“Ya enggak mesti, Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Jokowi.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.
"Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini," ujar Pramono.
Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut.
Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di ibu kota negara (IKN)
"Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini."
"Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.
"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri."
"Maka, harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali," tegas Pramono.
