Gawat, Ada Pihak Ketiga Rayu Kepsek Untuk Pakai Dana Bosda, Kadisdik Riau Tidak Tahu Menahu

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, DR Kamsol kembali menegaskan tidak tahu menahu apalagi membenarkan pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang disebut-sebut dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA/SMK di Riau.

Dia menilai, ada pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengatasnamakan Disdik Riau.

Kemudian, mengumpulkan kepala SMA/SMK di Riau untuk melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak ketiga.

Diduga, untuk menjalankan program itu, masing-masing kepala sekolah diminta dana sebesar Rp35 juta hingga Rp45 juta dari anggaran Bosda.

Ditanya lebih lanjut siapa pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu, Kamsol tak menyebut nama.

Namun, Kamsol menduga program itu merupakan inisiatif perusahaan pihak ketiga setelah melihat adanya peluang dari anggaran Bosda itu.

Kamsol mengakui, dulu pernah ada kepala sekolah yang menyatakan bahwa anggaran Bosda itu terlalu kaku. Sehingga, selalu berlebih.

"Kalau ada (anggaran) lebih, dia bisa mengembangkan sekolah. Seperti membuat aplikasi sekolah digital, memperbaiki administrasi dan segala macamnya. Kita buka slot-slot itu. Tapi bukan berarti digeneralisasi," tutur Kadisdik.

Menurut dia, tidak semua sekolah membutuhkan apa yang disebut di atas.

Karena, ada sekolah yang Bosda-nya justru tidak cukup.

Bahkan, untuk membayar gaji saja susah. Jadi kalau semua sekolah diwajibkan MoU mengikuti program itu artinya salah.

Pihak perusahaan sebenarnya dapat melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah yang mau saja.

Itupun, jika memang akan dilakukan kerja sama, harus sepengetahuan Disdik.

"Jangan sampai uang itu dialihkan ke sana, sementara yang prioritas tak dicapainya," tegas Kadisdik.

Apalagi, prioritas Bosda adalah untuk membayar gaji guru honor.