Jadi Biang Keributan, Beranikah Jokowi Copot Menteri yang Suarakan Penundaan Pemilu
Dalam pandangannya, wacana ini telah menunjukan adanya autocratic legalism. Praktik itu disebut Rivan sangat berbahaya.
Editor:
Firmauli Sihaloho
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/presiden-jokowi-larang-menteri-bicara-penundaan-pemilu.jpg){kind=small}
lihat foto
Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu & Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
“Sebab watak otokrasi itu telah dilegalisasi oleh sejumlah instrumen hukum nasional,” sebut dia.
Terakhir, Rivan mengungkapkan dalam konsep demokrasi perubahan UU mungkin terjadi atas kehendak rakyat.
“Jadi rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah, atau mencabut mandat kekuasaan,” ungkapnya.
“Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dililih,” imbuh dia.
