Hari Ini Subsidi Dicabut, Pedagang di Riau Ketar-ketir Tak Bisa Bon Minyak Goreng Curah ke Suplier

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hari ini, Selasa (31/5/2022), pemerintah resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah.

Keputusan Kemementerian Perdagangan menghentikan program subsidi minyak goreng curah ini dicabut menyusul dikeluarkannya dua aturan Kementerian Perdagangan.

Yaitu, Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan ekspor CPO dan turunan lainnya serta Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah Sistem DMO-DPO.

Pencabutan subsidi minyak goreng curah ini membuat para pedagang maupun masyarakat di Riau ketar-ketir.

Pasalnya, pada saat pencabutan subsidi minyak goreng kemasan sebelumnya, menyebabkan minyak langka dan harga melambung.

Afya, pedagang di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru misalnya, walau subsidi minyak goreng curah belum dicabut sebelumnya.

Namun harga modal yang mereka dapatkan kebanyakan cukup tinggi, dan stock juga sering dibatasi, bahkan mereka tidak bisa sistem bon lagi.

"Kita tentu saja cemas kalau kejadiannya seperti minyak goreng curah. Minyak langka harga meroket. Kami saja sudah lama dapat harga modal tinggi, yakni Rp 14 ribu, dan harga jual sekitar Rp 16.000 sampai Rp 17.000 perkilogramnya,” kata Afya.

“ Apalagi kalau subsidi dicabut, kawatir kota harga modalnya juga bakal naik, tapi semoga saja tidak,"imbuhnya.

Dengan tidak bisanya lagi melakukan bon kepada suplier, otomatis stock minyak goreng juga terbatas karena kemampuan pedagang tidak semua sama.

"Kalau seperti kami tentu tidak bisa beli dalam jumlah besar, beda sama yang punya modal banyak, stock kami pun tak banyak, hanya sesuai kemampuan," ujarnya.

Namun untuk ketersediaan minyak goreng curah hingga Senin sore dikatakan Afya masih normal, mereka masih bisa ambil tanpa pembatasan seperti sebelumnya.

"Para pelanggan kita juga tidak ada yang borong-borong, Alhamdulilah semua biasa saja," imbuhnya.

Yenti, salah seorang warga Panam mengatakan, sejak berpindah ke minyak goreng curah, dirinya sudah terbiasa membeli dengan menggunakan drigen kecil ukuran 5 liter.

"Saya nggak borong. Dulu beli yang (minyak) kemasan terus. Sejak kemasan naik, kami pindah ke yang curah. Belinya per lima liter selalu,” paparnya.

“ Kami minta kepada pemerintah kalau misalnya berdampak kepada langkanya minyak dan harga naik, jangan ambil keputusan itu (subsidi minyak goreng curah dihapus), kasihan kami masyarakat kecil," lanjutnya.

Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO

Sementara itu, untuk membantu petani dan koperasi mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sekaligus mensosialisasikan ISPO sebagai standar produk kelapa sawit berkelanjutan, Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI).

Program kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian bersama Lembaga Pelatihan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System).

Pelatihan ini untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Premiere Hotel Pekanbaru, 30 Mei hingga 3 Juni 2022 mendatang.

Direktur Utama PT SIB Andi Yusuf Akbar mengatakan, kegiatan pelatihan pendamping petani dan koperasi tersebut memang bertujuan untuk membantu petani dan koperasi mendapatkan sertifikat ISPO.

"Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara tujuan ekspor terhadap kredibilitas platform (ISPO) ini yang telah mengakomodir berbagai isu, terutama lingkungan dan sosial, serta menyesuaikan dengan standar sertifikasi internasional (baik sistem, prinsip maupun kriteria)," kata Andi Yusuf saat membuka kegiatan itu.

Pihaknya mengharapkan para peserta akan mentransfer ilmu dan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pendamping.

Sehingga, mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan Permentan No 38 Tahun 2020.

Andi Yusuf juga mengatakan, sektor pertanian sebagai salah satu sektor dengan pangsa terbesar dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

"Sektor pertanian yang di dalamnya terdapat komoditas kelapa sawit turut berkontribusi dalam pemulihan perekonomian nasional," ulasnya.

Dengan pangsa pasar lebih dari 58 persen, kebutuhan minyak sawit dunia, Indonesia menjadi salah satu benchmark dalam bisnis komoditas ini.

Masyarakat global juga menaruh banyak perhatian, terutama mengenai keberlanjutan produksi komoditas kelapa sawit, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan perusakan hutan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi konsep keberlanjutan sesuai dengan SDGs, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang lebih hijau.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, peningkatan mata pencaharian dan integritas lingkungan, termasuk di dalamnya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020.

Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 sebagai produk teknis Perpres. 44 tahun 2020.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli dalam sambutannya mengatakan, Perkebunan kelapa sawit di Riau masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kebun yang masih ada di kawasan hutan dan rendahnya produktivitas.

"Padahal, perkebunan sawit merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat Riau. Saat ini ada lebih dari 800 ribu Pekebun yang mengantungkan hidupnya dari perkebunan sawit.

"Bayangkan, jika satu keluarga memiliki 4 anggota keluarga, akan ada hampir separuh penduduk Riau yg hidup dari kelapa sawit," ulasnya.

Ia menambahkan, sawit juga masih terus menghadapi berbagai kampanye negatif dari negara negara asing.

"Sawit seperti penyebab kebakaran lahan dan kesehatan seperti kandungan lemak jahatnya," ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Alexander )