Soal Kisruh Plt Sekwan DPRD Riau hingga Keluarnya Surat dari Mendagri, Ini Respon PDI Perjuangan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kisruh penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) belum menunjukkan titik penyelesaian, terakhir Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat agar Gubernur Riau Syamsuar menunjuk Pelaksana harian (Plh) Sekwan saja.

Surat tersebut sudah beredar di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi Riau dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menanggapi keluarnya surat tersebut, anggota DPRD Riau dari PDI Perjuangan Robin P Hutagalung mengaku memang belum membaca isi surat Mendagri jika ada disampaikan kepada Gubri.

"Yang saya ingat bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah menelaah peraturan dan berkesimpulan bahwa Gubri diberi kewenangan oleh peraturan mem PLH kan atau Mem PLT kan,"ujar Robin Hutagalung.

Menurut Robin, persoalan Sekwan itu tidak perlu lagi diperpanjang, ia berharap bahkan mungkin harapan teman-teman anggota DPRD lainnya.

Persoalan PLH atau PLT dibicarakan dan diselesaikan secara dialog antara pimpinan DPRD dengan Gubri.

"Tentu saja Pak Uun (Pj Wako Pekanbaru) tidak dirugikan dari apapun hasil dialog. Karena beliau kita ketahui menerima amanah dari pemerintah pusat sebagai PJ,"ujar Robin.

Kemudian lanjut Robin, diberbagai kesempatan Uun atau Muflihun selalu menyatakan loyal kepada Gubernur.

"Oleh karena itu mari dijaga harmonisasi di semua pihak. Jangan sampai permasalahan ini terus berlarut, karena yang merugi kita semua di Riau,"ujarnya.

Saat ini saja diakui Robin, dampak kisruh Plt Sekwan ini sudah menyebabkan kegiatan di DPRD banyak terganggu, apalagi proses administrasi dan keuangan tidak bisa berjalan.

"Kondisi sekarang sudah tak elok. Padahal tidak harus begini,"ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )