Hotman Paris dan Nikita Mirzani Pemilik Holywings? Ditangkap Polisi?

Hotman beralasan, pimpinan Holywings tak ikut terlibat karena promosi miras itu pada dasarnya sudah menjadi program rutin yang berjalan.

Menurut dia, selama ini Holywings memang rutin mengadakan promosi serupa dengan melihat dari nama yang banyak berkunjung ke outlet restoran tersebut.

"Misalnya waktu itu kita adakan promosi minuman gratis untuk yang namanya Yuliani-Yuliana. Kan banyak orang dengan nama itu berkunjung ke Holywings makanya kita pilih," kata Hotman.

Nama Muhammad dan Maria pun sama. Nama itu dipilih karena banyak orang dengan nama tersebut berkunjung ke Holywings.

Baca juga: Akhirnya Iqlima Kim Siap Temui Hotman Paris, Terbukti Sudah Drama Bohongnya? Razman Nasution Dipecat

Oleh karenanya, saat mengadakan promosi dengan nama itu, tim kreatif dan medsos tak lagi meminta persetujuan pada pimpinan.

Namun, rupanya pemilihan nama itu menimbulkan masalah dan dianggap penistaan agama.

Hotman Paris turut mengakui apa yang dilakukan saat ini memang luput dari pengawasan pihak atas.

"Saya mengakui bahwa pemilihan nama itu tidak sensitif. Oleh karenanya satu jam setelah posternya diunggah dan pimpinan dapat laporan, itu langsung dihapus," kata Hotman.

Semua berawal dari promosi viral yang muncul di berbagai media sosial pasca diunggah oleh pembuat konten yakni pegawai Holywings di DKI Jakarta.

Imbas dari promosi minuman keras gratis untuk muhammad dan maria di Holywings, sejumlah outlet mencabut izin dan menutup seluruh outlet Holywings di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara tegas mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta.

Hotman sebagai pemilik saham di tempat hiburan tersebut turut menyebut enam orang karyawan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi soal promo kontroversial itu bukan pegawai dari 12 outlet tersebut.

Ia juga mengatakan pegawai Holywings kurang lebih 3.000 orang yang terdiri dari 2.850 orang beragama Islam

Dilansir dari ppid.jakarta.go.id, pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).