Breaking News:

Berita Pelalawan

Polemik PPDB SMA di Pelalawan, 170 Calon Siswa Belum Dapat Sekolah, Disdikbud dan DPRD Lakukan Ini

Polemik yang muncul setelah PPDB SMA di Pelalawan masih berlanjut hingga Rabu, banyak calon siswa belum mendapatkan sekolah.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Istimewa
DPRD Pelalawan menggelar rapat dengar pendapat bersama Disdikbud Pelalawan serta para Kepsek SMA sederajat di Pangkalan Kerinci, Senin (1/8/2022) lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Polemik yang muncul setelah PPDB SMA di Pelalawan masih berlanjut hingga Rabu (3/8/2022), banyak calon siswa belum mendapatkan sekolah.

Sampai saat ini masih ada 170 lebih calon siswa yang belum mendapatkan sekolah padahal satu satu bulan lebih  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada 2022 ini berakhir.

Para calon siswa ini masih di rumah dan belum mengikuti pelajaran karena status sekolahnya belum jelas. Mereka terkatung-katung tanpa kepastian untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas. Padahal proses belajar mengajar semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 telah berjalan selama hampir tiga pekan ini.

"Data yang masuk ke kita sudah mencapai 170 orang lebih calon siswa yang belum dapat sekolah sampai saat ini. Mereka menunggu kejelasan. Semuanya dari Pangkalan Kerinci," tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pelalawan, Abu Bakar FE kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (3/8/2022).

Dikatakannya, Disdikbud telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan pada Senin (1/8/2022) lalu untuk membahas masalah ini.

Setelah banyaknya laporan dari calon peserta didik yang tidak bisa melanjutkan pendidikan SMA lantaran daya tampung terbatas, khusus di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN Bernas Pangkalan Kerinci tidak mau menambah Rombongan Belajar (Rombel) dari yang saat ini ada.

Sehingga banyak calon murid yang tidak tertampung dan tak jelas statusnya saat ini.

Sesuai hasil keputusan rapat dengan DPRD, lanjut Abu Bakar, pihaknya bertugas untuk mendata calon siswa yang belum mendapatkan sekolah.

Kemudian data itu akan diberikan ke DPRD untuk kemudian diantar ke Disdik Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang dan menaungi pendidikan SMA sederajat.

Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan Disdikbud Pelalawan sejak polemik kekurangan daya tampung ini mencuat beberapa hari sesudah PPDB SMA di Pelalawan berakhir.

Mulai dari Kepala Sekolah (Kepsek) mendatangi kantor Disdik Riau, komunikasi oleh Abu Bakar ke Kepala Disdik Riau, hingga menyampaikan keluhan tersebut secara elektronik.

Hanya saja hingga kini belum ada solusi yang ditawarkan Disdik Riau dan para calon siswa masih terkatung-katung.

"Datanya akan kita serahkan hari ini atau besok. Karena masih ada orangtua siswa yang melapor tadi, bahwa anaknya belum sekolah," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi l DPRD Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu M.Si menyampaikan dari hasil rapat dengan Disdikbud Pelalawan dan para Kepsek SMA sederajat, hasil pendataan akan diserahkan ke DPRD.

Kemudian oleh DPRD akan menyurati Disdik Riau terkait persolan siswa yang belum mendapat sekolah sampai saat ini.

"Bupati juga akan ikut menyurati Disdik Riau. Intinya izin penambahan Rombel, agar calon siswa yang belum jelas statusnya ini bisa ditampung," kata Monang Pasaribu.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkap, penambahan Rombel diprioritaskan untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Pangkalan Kerinci masing-masing dua Rombel harus diizinkan untuk ditambah.

Lantaran ada ruangan yang bisa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar seperti laboratorium atau gedung lain yang kosong.

Sedangkan SMAN Bernas sudah lebih dulu menambah Rombel sebelum PPDB berlangsung.

Jika penambahan Rombel diizinkan, lanjut Monang, Pemprov Riau melalui Disidik harus komitmen untuk membangun ruang kelas baru tahun depan.

Sehingga aktivitas belajar lebih efektif dan tidak lagi memakai ruangan lain.

"Kondisinya di Pangkalan Kerinci tidak ada lagi sekolah. Swasta juga sudah padat, apalagi negeri. Jadi mau kemana anak-anak ini sekolah," pungkasnya.

Dewan berharap Pemprov Riau merespon dengan cepat persoalan yang terjadi saat ini, karena berkaitan dengan hak dasar untuk menakutkan pendidikan bagi generasi bangsa.

Pemda Pelalawan juga diminta memperjuangkan hal ini, sebab semua calon siswa yang belum sekolah merupakan warga Pelalawan. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved