Breaking News:

Video Berita

VIDEO: 2 Mantan Pejabat Pelalawan Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Siswi Oleh Camat SW

Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Camat Pangkalan Lesung nonaktif berinisial SW terhadap seorang siswi SMK yang sempat viral di Pelalawan

Penulis: johanes | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Camat Pangkalan Lesung nonaktif berinisial SW terhadap seorang siswi SMK yang sempat viral di Pelalawan pekan lalu tampaknya berbuntut panjang.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan memanggil dan memeriksa mantan Bupati Pelalawan HM Harris dan Wakil Bupati (Wabup) Pelalawan H Nasarudin SH MH terkait kasus pencabulan yang diduga dilakukan Camat SW pada 22 Juli lalu di kantor Camat Pangkalan Lesung.

Mantan Bupati Harris dan Wabup Nasarudin diperiksa polisi pada Senin (29/8/2022) sore lalu. Mereka dimintai keterangan oleh penyidik unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim.

Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur Muhammad Tariq SIK membenarkan pihaknya telah memanggil HM Harris dan Wabup Nasarudin terkait perkara cabul Camat SW yang telah ditangkap pada 26 Agustus lalu.

Polisi membutuhkan keterangan dari pejabat maupun mantan pejabat daerah ini, untuk membuat kasus ini secara terang benderang. Perkara tersebut cukup dilematis karena kejadian terjadi sebulan sebelum akhirnya dilaporkan ke polisi.

"Itulah kenapa saya meminta kasat Reskrim untuk memanggil pejabat daerah seperti mantan bupati ataupun wakil bupati. Saya mau mencari missing link. Ini terjadi missing link dalam satu bulan," tutur Kapolres Guntur kepada awak media usai pers rilis, Selasa (30/8/2022) di Mapolres.

Kapolres Guntur Muhammad menerangkan, missing link atau rentetan kejadian yang hilang dan belum utuh dari kasus pencabulan siswi SMK ini. Untuk itu polisi perlu menuntaskan kejadian selama satu bulan pascapencabulan hingga kasusnya ditangani polisi. Diduga ada pihak-pihak yang mengintervensi kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ini, sehingga sempat terdiam selama satu bulan.

"Kemungkinan (pemanggilan) akan berkembang kepada pejabat daerah lainnya. Mungkin ada anggota dewan dan sebagainya," katanya.

Polisi ingin membongkar dugaan Camat SW meminta bantuan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi agar perkara cabul tidak dilanjutkan ke ranah hukum, dalam kurun satu bulan sebelum dilaporkan oleh korban ke polisi. Penyidik akan mengumpulkan semua cerita dan peristiwa selama satu bulan korban menyimpan pelecehan seksual yang dialaminya.

"Kalau ternyata ada pihak yang mengintervensi, berarti akan kita kenakan KUHP pasal 221. Bahasa kerennya sekarang dikenal dengan Obstruction of justice," tambah Guntur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved