Gubernur Riau Syamsuar Mau Kunjungi Warga Ditolak Bupati Meranti Muhammad Adil,Begini Kata Pengamat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tengah menyita perhatian, aksi Bupati Meranti Muhammad Adil yang menolak kedatangan Gubernur Riau Syamsuar ke daerahnya.

Hal itu itu tentu cukup membuat masyarakat Riau kaget, ada apa dengan dua pejabat tersebut.

Tidak hany dari masyarakat Riau, mengutip Kompas.com, Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Riau, Dr Rawa El Amady juga memberikan tanggapannya.

Rawa mengatakan, sikap bupati Meranti yang menolak kunjungan Gubernur Riau tersebut tidaklah etis.

"Harusnya Bupati Meranti tidak melarang Gubernur yang dipilih langsung secara politis ke daerahnya. Karena hal itu tidak etis," kata Rawa saat dimintai tanggapan Kompas.com melalui pesan WhatsApps, Jumat (14/10/2022).

Rawa menjelaskan, dalam UU Otonomi Daerah, gubernur bukan atasan bupati secara politis melainkan hubungan koordinatif.

"Kita menganut otonomi daerah di kota/kabupaten. Sehingga, bupati dan wali kota mempunyai otoritas sendiri dalam merencanakan daerah," tutur Rawa.

Fungsi gubernur, lanjut dia, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah dan menjalan tugas koordinatif antara kabupaten dan kota.

Bupati sendiri bertangung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan gubernur.

"Hubungan tidak harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota sudah terjadi sejak awal reformasi. Jadi pertistiwa sekarang ini hanya satu saja, akibat otonomi kota dan kabupaten," ucap dia.

Konflik ini kemudian menjadi isu penting ketika ketidakharmonisan tersebut masuk ke ranah politik.

Dimana bupati dan gubernur mempunyai kepentingan yang sama untuk merebut jabatan politik.

"Ketidakharmonisan ini di level administratif isu tidak muncul ke permukaan," sebut Rawa.

Jabatan politis gubernur baiknya dihapus

Karena itu, jika otonomi tetap di kota dan kabupaten, maka ada baiknya jabatan politis gubernur dihapus.