Instruksi Kapolri Jelas: Hilangkan Budaya Setoran ke Atasan, tetapi Pengamat Meragukan!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Budaya 'setoran' kepada atasan menjadi momok di tubuh Polri.

Bahkan, hal ini secara gamblang disorot Kapolri Jenderal Polisi.

ia pun memerintahkan kepada jajarannya untuk menghilangkan budaya buruk itu.

Apalagi kinerja Polri akhir-akhir ini mendapat sorotan dan diminta untuk dilakukan reformasi total di tubuh Polri.

Menangapi himbauan itu Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto pesimis.

Ia menjelaskan larangan itu hanya sebatas narasi dan retorika selama masih disorot publik.

"Bila larangan-larangan itu hanya sekedar narasi atau retorika yang muncul bukan perbaikan tapi malah akan menggerus kewibawaan Kapolri sendiri. Karena praktik-praktik seperti itu akan jalan lagi, kalau sorotan publik menurun," kata Bambang saat dihubungi, Sabtu (30/10/2022).

Menurutnya, ada tiga alasan utama sehingga budaya 'setoran' ini masih menempel di tubuh Polri. 

Tiga alasan itu yakni adanya biaya untuk promosi jabatan, biaya pendidikan, hingga gaya hidup yang hedonis para petinggi Polri yang menjadi budaya tersebut masih ada.

"Kalau para petingginya tidak hedonis, tentu tak perlu menerima setoran dari bawahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai budaya 'setoran' itu memang merupakan sebuah kebiasaan bagi Korps Bhayangkara tersebut.

Sehingga, ketika ada larangan baik secara lisan maupun aturan tertulis, maka budaya seperti itu akan sulit dihilangkan.

"Soal parah atau tidak itu tentu harus ada perbandingannya. Tapi secara faktual itulah yang terjadi selama ini. Bahkan kalau tidak seperti itu justru dianggap anomali," ucapnya.

Kapolri Minta Budaya Setoran Ditiadakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstrusikan jajarannya untuk tidak melakukan pemungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Instruksi tersebut untuk menghilangkan budaya setoran dari bawahan ke atasan.