Breaking News:

Majelis Masyayikh Amanat UU Pesantren, Apa Itu Majelis Masyayikh?

Majelis Masyayikh menurut mandat dan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren atau UU Pesantren merupakan lembaga mandiri dan independen

Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
Ilustrasi
Majelis Masyayikh Amanat UU Pesantren, Apa Itu Majelis Masyayikh? 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Majelis Masyayikh berdiri atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren atau dikenal UU Pesantren , lantas apa itu Majelis Masyayikh ?

Dalam artikel ini akan kami paparkan apa itu Majelis Masyayikh dan proses lahirnya UU Pesantren hingga tugas Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh .

Selain apa itu Majelis Masyayikh , juga akan kami jelaskan soal pengertian pesantren menurut UU Pesantren dan mengapa perlu UU Pesantren .

Majelis Masyayikh menurut mandat dan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren atau UU Pesantren merupakan lembaga mandiri dan independen yang merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Selain itu, Majelis Masyayikh diamanatkan melakukan peningkatan kualitas dan daya saing SDM pesantren, penguatan pengelolaan pesantren dan dukungan sarana dan prasarana pesantren.

Di bawah Majelis Masyayikh , ada  Dewan Masyayikh yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pesantren, ada di setiap pesantren, dan dipimpin langsung oleh pengasuh utama (Kyai).

Dewan Masyayikh bertugas untuk menyusun kurikulum internal pesantren; melaksanakan kegiatan pembelajaran; meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh

Proses lahirnya UU Pesantren Dari 16 Oktober 2018 - 24 September 2019

Berawal dari tanggal 16 Okt 2018, saat itu DPR mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (RUU PPK) menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Tanggal 27 Nov 2018 Presiden menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator Panja untuk melakukan penyusunan DIM bersama dengan Mendikbud, Menristek Dikti, Menkeu, Mendagri, Menpan RB, dan Menkumham.

Tanggal 18 Jan 2019 Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan RUU PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama
Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Jan-Maret 2019 PAK melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok
pesantren, dan lainnya.

10 Juli 2019 Mendapatkan persetujuan perubahan judul menjadi R UU Pesantren dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panja Pemerintah dan Panja DPR RI pada tanggal 10 Juli 2019.

17 & 23 Juli Pertemuan lanjutan antara Tim Teknis Panja Pemerintah dan Tim Teknis Panja DPR, tim telah berhasil menginventarisir pasal-pasal yang dianggap krusial.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved