Pengadaan Kursi Pijat dengan Anggaran Ratusan Juta untuk Bupati dan Wabup Rohil Tuai Polemik

TRIBUNPEKANBARU.COM, BAGANSIAPIAPI - Pengadaan kursi pijat untuk Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 menuai polemik di tengah masyarakat.

Pengadaan kursi pijat bernilai ratusan juta tersebut disoroti berbagai pihak dan menjadi pembahasan di media sosial (medsos) khususnya Facebook.

Berdasarkan pantauan di laman LPSE (lpse.rohilkab.go.id), pengadaan kursi pijat di bawah satuan kerja Sekretariat Daerah Rohil ini merupakan nontender dengan pagu Rp 200 juta dan HPS Rp 198 juta, dengan pelaksana pengadaan CV. Faraz Kurnia, Bagan Siapiapi.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Rohil Drs Fery H Parya melalui Kabag Umum Setda Rohil Samsuri, SH. MSi, menegaskan jika pengadaan kursi pijat tersebut bukan keinginan bupati dan wakil bupati melainkan keinginan pihaknya.

Menurutnya, wilayah Rohil memiliki jarak tempuh yang sangat jauh dengan akses jalan masih banyak yang rusak sehingga kebugaran dan kesehatan pimpinan harus dijaga.

“Artinya ini keinginan kami, bagaimana Pak Bupati punya kondisi fisik yang prima, dengan medan yang ditempuh di Rokan Hilir ini,"ujar Samsuri saat dikonfirmasi, Senin (2/1/2023).

" Kami mencoba mencermati kebugaran pimpinan daerah yang setiap saat selalu melaksanakan blusukan,” imbuhnya.

Samsuri menambahkan, dari ibukota Bagan Siapiapi ke Bagan Batu, ke Simpang Kanan menempuh waktu sekitar 3 jam, sehingga pulang dan pergi memakan waktu sekitar 6 jam.

Dengan rutinitas yang setiap hari dilakukan itu, lanjut Samsuri, tentu harus didukung dengan alat kesehatan karena tidak memungkinkan setiap hari memanggil tukang pijat.

Oleh karena itu, kursi pijat sebagai pemanfaatan teknologi yang bisa membantu Bupati dan Wakil Bupati Rohil yang capek atau letih setelah dari kunjungan kerja.

“Kesehatan pimpinan harus diperhatikan. Pasalnya, setiap hari dan tidak ada satu pun di daerah Rohil yang tidak ditempuh bupati dan wakil bupati,' urainya.

" Mulai dari jalan rusak, banjir, ya kan, kebakaran dan bahkan agenda-agenda lain yang diagendakan masyarakat, tidak pernah Pak Bupati dan Pak Wabup tidak hadir di situ,” tegasnya.

( Tribunpekanbaru.com / T Muhammad Fadhli )