Muhaimin Iskandar Ikut Tolak Pemilu Sistem Tertutup, KPU Diminta Konsisten

TRIBUNPEKANBARU.COM - Partai yang menolak dikembalikannya Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup terus bertambah. 

Sejumlah partai menilai jika sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi. 

Sistem itu merampas kedaulatan rakyat karena rakyat tak lagi bisa memilih wakilnya.

Sistem Pemilu proporsional tertutup juga berpotensi menguatnya oligarki di internal parpol hingga munculnya politik uang di internal parpol.

Adapun parta terbaru yang menolak sistem ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pemilu 2024 sesuai agenda yang telah disusun.

Hal itu disampaikan Muhaimin usai ia dan para pengurus parpol lain bertemu menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup.

"Semua yang disampaikan adalah kesepakatan bersama dan PKB mendukung sepenuhnya. PKB meminta KPU konsisten melaksanakan agenda pemilu seperti jadwal rencana," ujar Muhaimin di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

"Bahkan, telah kita tetapkan anggaran. Semua harus berjalan sesuai dengan agenda nasional kita," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Total, ada delapan parpol peserta pemilu selain PKB yang juga menolak sistem proporsional tertutup, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat PKS, PAN dan PPP.

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung perubahan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Dalam pertemuan yang berlangsung di hotel Dharmawangsa tadi, kedelapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup membacakan pernyataan sikapnya.

“Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Ia menyatakan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.