Breaking News:

Berita Riau

Ini Sikap Jaksa Atas Vonis Mantan Rektor UIN Suska Riau Kasus Kolusi Pengadaan Internet

JPU Kejari Pekanbaru belum menyatakan sikap pascaputusan 2 tahun 10 bulan bagi mantan Rektor UIN Suska Riau atas kasus kolusi pengadaan internet

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM/RIZKY ARMANDA
Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru Agung Irawan menyebut jika pihaknya masih pikir-pikir atas vonis 2 tahun 10 bulan bagi mantan Rektor UIN Suska Riau kasus kolusi pengadaan internet. 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pekanbaru, belum menyatakan sikap pascaputusan pidana penjara 2 tahun 10 bulan yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap mantan Rektor UIN Suska Riau, Akhmad Mujahidin.

Jaksa belum memberikan pernyataan, apakah akan menempuh upaya hukum banding atau menerima atas putusan kasus kolusi pengadaan jaringan internet kampus tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekanbaru, Agung Irawan saat dikonfirmasi, menyebut jika pihaknya masih pikir-pikir.

"Kami JPU masih pikir-pikir," ucap Agung, dikonfirmasi tribunpekanbaru.com, Senin (23/1/2023).

Pada dasarnya dipaparkan Agung, jika terdakwa banding, maka JPU juga akan menempuh upaya hukum serupa.

"(Jika) terdakwa banding, kita banding," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, vonis atau putusan bagi Akhmad Mujahidin dibacakan ketua majelis hakim, Salomo Ginting, pada sidang yang digelar, Rabu (18/1/2023) lalu.

Diungkapkan hakim, Akhmad Mujahidin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan kolusi secara bersama-sama dalam pengadaan jaringan internet kampus.

Akhmad Mujahidin disebut melanggar Pasal 21 Undang-undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Mujahidin dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan," kata hakim Salomo Ginting, didampingi hakim anggota Yuli Arta dan Yanuar.

Tidak hanya itu, Akhmad Mujahidin turut dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan penjara 4 bulan.

Untuk diketahui, vonis ini lebih rendah 2 bulan saja, jika dibanding dengan tuntutan yang dilayangkan JPU sebelumnya.

Dimana JPU Dewi Shinta Dame Siahaan dalam tuntutannya, meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta, dengan subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved