Tak Temui Pendemo ke Mana Gubernur Riau dan Kadisnaker? Begini Penjelasan Kabid Hubungan Industrial

Ketiga, tegakkan aturan UU Ketenagakerjaan tentang Tenaga Kerja Outsourcing.

Keempat, perketat pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melalaikan K3.

"Kenapa pemerintah selalu menerbitkan aturan yang tidak pro dengan pekerja. Apa yang kami lakukan hari ini adalah tuntutan suara hati dari keluarga anak dan istri kami," kata Koordinator umum, Satria Putra saat orasi, Selasa (14/3/2023).

Massa menilai undang-undang omnibus law cipta kerja tersebut, kaum buruh merasa dirugikan.

Peserta demo datang dengan membentangkan spanduk dan bendera atribut serikat buruh.

Massa aksi pun secara bergantian menyampaikan orasi dengan berdiri diatas mobil bak terbuka.

Sementara di depan pintu pagar masuk kantor Gubernur Riau terlihat puluhan aparat kepolisian berbaris rapi mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Riau," kata Samsul Bahri salah seorang pengunjuk rasa melalui pengeras suara.

Samsul mengungkapkan, adapun tuntutan mereka dalam aksi kali ini adalah soal penolakan Lundang-undang Omnibus aw. Massa menilai undang-undang tersebut sangat menyengsarakan pekerja buruh.

"Dengan tegas kami menolak Omnibus Law. Karena aturan ini sungguh sangat merugikan dan itu sudah kami rasakan," ujarnya.

"Pesangon dibayar separoh, outsoursing besaran-besaran dan PHK dilakukan secara sepihak," lanjutnya.

Selain menolak Omnibus Law, pendemo juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja menegakkan aturan Ketenagakerjaan dengan tegas dan jelas.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgio )