Dipenjara Karena Setubuhi Anak Tiri, Baharudin Divonis Kebiri Usai Rudapaksa Putri Kandungnya

Pengadilan Negeri (PN) Buol, Sulawesi Tengah memutuskan vonis pidana penjara 16 tahun dan hukuman kebiri terhadap Baharudin Kasim.

shutterstock
ilustrasi hukuman kebiri 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Hukuman penjara 9 tahun ternyata tak membuat Baharudin Kasim jera. Bebas dari penjara, kelakuan Baharudin malah semakin keji. 

Baharudin malah tega merudapaksa putri kandungnya.

Ayah bejat itu pun kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 

Namun kali ini ia mendapat bonus hukuman. Selain dipenjara, Baharudin dapat hadiah hukuman kebiri.

Pengadilan Negeri (PN) Buol, Sulawesi Tengah memutuskan vonis pidana penjara 16 tahun dan hukuman kebiri terhadap Baharudin Kasim.

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim PN Buol yang diketuai Agung Dian Syahputra.

"Perbuatan terdakwa menyetubuhi anak kandungnya ini, dilakukannya tidak hanya satu kali. Para anak yang menjadi korban terdakwa adalah anak-anak orang terdekat dengan terdakwa," ujar Agung Dian Syahputra melalui keterangan resmi diperoleh TribunPalu.com, Senin (15/5/2023).

Terdakwa dianggap gagal menjadi seorang ayah yang seharusnya melindungi dan bertanggungjawab mendidik serta membesarkan anak-anaknya.

"Bisa dibayangkan, jika terhadap anak-anaknya sendiri saja, baik anak tiri dan juga anak kandung, pelaku ini sudah tega menyetubuhi dan merusak masa depan mereka. Besar kemungkinan, dia akan bisa lebih tega dan tak berpikir panjang untuk kembali melakukan pelecehan seksual pada anak-anak lain di luar sana yang bukan keluarganya," papar Agung Dian Syahputra.

Untuk mencegah kemungkinan Baharudin Kasim menjadi predator seksual anak, hakim berpendapat perlu menekan hasrat seksual pelaku setelah ia keluar dari penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima, sedangkan JPU masih pikir-pikir.

KemenPPPA, Nahar, menyambut positif putusan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol ini.

"Kami mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Buol yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, tapi juga menambahkan hukuman dengan memberikan pidana tambahan dan Tindakan kebiri kimia," ujar Nahar melalui keterangan tertulis, Jumat (19/5/2023).

"Terdakwa telah dengan keji melakukan tindakan kekerasan seksual berulang, dimana sebelumnya pelaku pernah dihukum sembilan tahun penjara karena melakukan kejahatan serupa terhadap anak tirinya,” tambah Nahar.

Nahar mengatakan untuk putusan hukuman tambahan dengan pemberian tindakan kebiri kimia belum banyak dilakukan karena harus memenuhi beberapa syarat.

KemenPPPA mencatat sejak UU Nomor 17 Tahun 2016 disahkan, ada enam putusan kebiri dari tujuh tuntutan kebiri.

“Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik akan dikenakan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan untuk jangka waktu paling lama dua tahun,” jelas Nahar.

Dirinya berharap hukuman kebiri dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“UU sudah tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual,” jelas Nahar.

Nahar menegaskan terjadinya kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan oleh keluarga terdekat korban perlu menjadi perhatian serius.

Menurut Nahar, seharusnya keluarga menjadi tempat paling aman dan berperan utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

"Kasus kekerasan seksual oleh BK dilakukan dengan sangat biadab terhadap anak kandungnya sendiri selama kurun waktu 2020 sampai 2022," ucap Nahar.

Sebelumnya, Baharuddin Kasim juga pernah dipidana penjara selama sembilan tahun setelah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya.

"Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan memberatkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman,” pungkas Nahar.

(*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved