Ketika Status Pandemi Dicabut, Apakah Vaksin Covid-19 Masih Gratis?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mungkin banyak yang bertanya, setelah status pendemi dicabut, apakah vaksin Covid019 masih bisa didapatkan secara gratis?

Adapun Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akhir dari status pandemi Covid-19 di Indonesia dan akan memasuki endemi sejak Rabu 21 Juni 2023.

"Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki endemi," kata Jokowi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6/2023).

Ada berbagai pertimbangan di balik pencabutan status pandemi di Indonesia.

Salah satunya adalah angka kasus harian Covid-19 yang mendekati nihil. Bahkan, hasil sero survey menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi virus corona.

Dengan pencabutan status pandemi ini, apakah vaksin Covid-19 akan tetap gratis?

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini vaksinasi virus corona masih tetap gratis dan dijamin Pemerintah.

"Kemudian, kebijakan selanjutnya akan diatur Pemerintah," kata Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/6/2023).

Oleh karena itu dia meminta masyarakat yang belum melaksanakan suntik vaksin hingga dosis kedua untuk segera vaksin di gerai vaksinasi terdekat.

Menurut Wiku, vaksinasi Covid-19 penting menjaga imunitas dan mempertahankan herd immunity di masyarakat.

"Ke depan, tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan melindungi supaya tidak tertular Covid-19," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga memastikan, Pemerintah masih akan menanggung biaya perawatan Covid-19 bagi warga tak mampu melalui BPJS Kesehatan.

Namun, jumlahnya kini dibatasi untuk 120 juta warga.

"Untuk yang tidak mampu tetap ditanggung oleh pemerintah melalui PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). Iuran yang ditanggung oleh pemerintah yang kita menyediakan slotnya 120 juta warga," kata Muhadjir, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (22/6/2023).

Kendati demikian, ia mengakui bahwa BPJS Kesehatan masih belum diserap oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Namun pihaknya akan berusaha menanggung biaya kesehatan hingga tingkat pemerintah daerah.

"Masing-masing provinsi ke kabupaten/kota juga punya slot untuk nanti, kalau nanti tidak ditampung BPJS Kesehatan pusat, itu bisa di-handle daerah," jelas Muhadjir.