Temui Pendemo, Ini yang Disampaikan Gubri Syamsuar kepada Mahasiswa

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemintaan mahasiswa Unri yang menginginkan agar mereka ditemukan langsung dengan Gubernur Riau Syamsuar akhirnya diterima.

Gubri Syamsuar dikawal ratusan aparat kepolisian berjalan menuju ke kerumunan massa yang melakukan unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (7/9/2023).

Sesampainya dihadapan ratusan mahasiswa, Gubri Syamsuar pun mendengarkan tuntunan yang disampaikan oleh mahasiswa. Usai mendengarkan tuntunan dari mahasiswa tersebut Gubri berjanji akan menindaklanjuti nya sesuai dengan kewenangannya.

Usai menemui pendemo, sambil berjalan menuju ke kantornya, kepada awak media Gubri Syamsuar mengaku akan mempelajari tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Unri tersebut.

Syamsuar mengatakan, bahwa dalam tuntutan tersebut, persoalan yang dimaksud mahasiswa tersebut tidak seluruhnya menjadi tanggungjawab Pemprov Riau. Sehingga untuk penyelesaiannya melibatkan banyak pihak, termasuk dari pemerintah pusat.

"Kita pelajari dulu, karena persoalan ini juga tak cukup dengan Pemda Provinsi Riau saja. Nanti kita bahas bersama dengan OPD terkait dan instansi terkait. Jadi tak hanya bisa selesai di sini, karena ada kaitannya juga dengan kementerian juga," katanya.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa Unri yang melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau menyampaikan sejumlah tuntutan.

Presiden Mahasiswa Khoirul Basar mengungkapkan, kedatangan mahasiswa Unri kali ini membawa sejumlah tuntutan yang dialamatkan kepada Gubernur Riau dan jajaranya.

Diantaranya menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau.

Kedua, menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau.

Ketiga menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada pertamina hulu rokan serta menjamin pencairan PI 10 persen sebelum habisnya masa jabatan.

Keempat mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuj menolaj adanya tindakan LGBT di Provinsi Riau.

Kelima mendesak Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan Angka Anak Putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau.

Keenam menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau.

Ketujuh mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan semua temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.