Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Wisata Kepri

Pemprov Kepri Tandatangani Kerjasama dengan Tiga Daerah dalam Event Gebyar Melayu Pesisir 2023

Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemprov Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung menandatangani kerjasama dalam Event Gebyar Melayu Pesisir 2023

Editor: Rinal Maradjo
istimewa
TANDA TANGAN - Dengan disaksikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemprov Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung menandatangani kerjasama antara daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama di Batam, Rabu, 29 September 2023. 

Ansar, mengibaratkan angka UMKM di Kepri ini seperti jin besar yang masih agak-agak tidur.

"Maka kita sama BI dan teman-teman yang lain mencoba membangunkan ini. Kalau ini bangun, luar biasa UMKM di Kepri," ujarnya.

Sebab aksesbilitas Kepri sangat strategis dan lebih mudah. Pasarnya tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Oleh karena itu, problem-problem klasik yang selalu membuat UMKM seperti tak berdaya, bisa diurai bersama.

"Maka saya apresiasi karena sejak Bank Indonesia ikut membantu percepatan pergerakan UMKM seperti terbangun," katanya.

Tahun 2022 lalu, Pemrov Kepri menyediakan bantuan bagi dua ribu UMKM untuk satu tahun dengan bunga nol persen atau menjadi tanggungan Pemprov Kepri. Dengan platfom pinjaman maksimal Rp 20 juta.

"Tetapi yang meminjam hanya lebih kurang seribu UMKM. Dan tahun 2023, kita hanya menyediakan (pinjaman) hanya untuk seribu UMKM dengan platfom yang sama," jelasnya.

Ansar berharap, berbagai kegiatan yang digelar membantu mempercepat pemulihan ekonomi di Kepri.

Salah satunya melalui marketing hub dengan memperluas jaringan pasar ke luar negeri.

Sebab Kepri ini punya potensi jika dijadikan sebagai jembatan untuk pasar bersama dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera.

"Ya seperti forwarder lah. Nah, kedepan akan kita rancang bersama BI dan Kementerian Koperasi UMKM," katanya usai membuka acara di Swiss-belhotel Harbourbay Batam.

Hanya saja, lanjutnya, kewajiban membayar PPN 11 persen menjadi problem. Sehingga ia berharap kewajiban ini bisa dihapus bagi UMKM.

Supaya produk UMKM di Kepri tidak hanya efektif berorientasi ekspor, tetapi juga bisa bersaing di pasar-pasar di wilayah Indonesia sendiri.

"Kita berharap pemerintah pusat tidak memandang semua bahan-bahan produk kita itu seolah-olah bahan baku impor untuk produk-produk UMKM," paparnya.

Peka Manfaatkan Potensi

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved