Ciptakan Kondisi Damai Hadapi Pemilu 2024, Eks Karya Dayun dan PT DSI ‘Gencatan Senjata’

Merujuk pada SK Menhut Nomor 17 Tahun 1998 tentang pelepasan kawasan, berita acara hasil invetarisir, keterangan bebas garapan dan surat Dirjen perkebunan, PT DSI hanya dapat atau di izinkan mengelola lahan seluas 2.346 Ha saja.

“Berdasarkan hal tersebut, lahan masyarakat yang saat ini diklaim oleh PT DSI sama sekali tidak termasuk dalam areal perkebunan milik PT.DSI,” ungkap Dasrin.

Dasrin menegaskan, pihaknya tidak pernah memulai konflik atau bentrokan di lapangan. Viralnya duel alat berat yang baru-baru ini terjadi disebabkan masuknya alat berat PT.DSI untuk invansi lahan.

“Mak kami bertahan, karena kami mempertahankan apa yang menjadi hak masyarakat yang bukan bagian objek sengketa antara PT DSI vs PT Karya Dayun,” katanya lagi.

Daud Pasaribu SH kepada media mengatakan, ke depannya juga pihaknya mengharapkan pihak Kepolisian lebih tegas apabila pihak PT DSI melakukan mobilisasi alat dan orang untuk melakukan penguasaan terhadap lahan masyarakat.

Sementara itu Direktur PT DSI, Misno mengatakan akan mematuhi kesepakatan Rakor tersebut. Ia akan menjaga Kamtibmas di kawasan dengan tidak membuat konflik.

Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi mengatakan, pelaksanaan Rakor tersebut untuk menjaga Kamtibmas di wilayah kabupaten Siak. Ia berharap tahapan kampanye dan seterusnya berjalan dengan aman, damai dan kondusif serta berintegritas.

“Dalam Rakor ini kita memang mengundang masyarakat dan beberapa instansi untuk menyamakan persepsi terkait Kamtibmas dan mendukung agenda nasional,” katanya.

Pihaknya mengimbau dan meminta masyarakat termasuk Eks Karya Dayun dan PT DSI untuk menjaga Kamtibmas demi melancarkan agenda nasional.

“Harapan kita tidak ada lagi masalah, dan malam ini kita menyamakan persepsi, agar Siak kita jaga secara aman, dan kita utamakan pencegahan,” katanya. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)