M Adil Ajukan Pledoi Usai Dituntut 9 Tahun Penjara Oleh JPU KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dituntut 9 tahun penjara, Bupati Kepulauan Meranti non aktif, Muhammad Adil, terdakwa 3 kasus korupsi sekaligus, langsung mengajukan pledoi.

Sidang tuntutan yang yang diketuai hakim M Arif Nuryanta, di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11/2023) malam.

Terdakwa M Adil sendiri, hadir langsung dalam sidang didampingi  tim penasihat hukumnya.

Usai mendengar pembacaan tuntutan, M Adil menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan.

"Mengajukan pledoi Yang Mulia," kata pihak terdakwa.

Atas hal tersebut, hakim Arif Nuryanta pun mengagendakan sidang pledoi pada pekan depan.

"Kami silahkan terdakwa dan penasehat hukumnya menyiapkan pembelaan," ungkap hakim M Arif Nurhayat, didampingi hakim anggota Salomo Ginting dan Adrian HB Hutagalung.

Dalam amar tuntutan JPU KPK menyebut, M Adil melakukan tindak pidana korupsi pada 2022 hingga 2023, bersama eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.

Baca juga: Bupati Meranti Non Aktif Dituntut 9 Tahun Penjara, Dinilai Terbukti Lakukan 3 Korupsi Sekaligus

Baca juga: Divonis Bersalah Atas Kasus Korupsi yang Libatkan Bupati M Adil, Pemkab Meranti Pecat Fitria Nengsih

JPU KPK membacakan pula hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa M Adil.

Untuk hal memberatkan antara lain, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mencoreng nama baik instansi penyelenggara negara.

"Hal meringankan yakni terdakwa mengakui perbuatannya, punya keluarga dan belum pernah dihukum," sebut JPU KPK.

M Adil, disebut melakukan 3 tindak pidana korupsi sekaligus yang menyebabkan kerugian keuangan negara total Rp19 miliar lebih.

"Menuntut agar terdakwa Muhammad Adil dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun," kata JPU KPK di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim M Arif Nuryanta.

Selain pidana penjara, JPU KPK juga menuntut M Adil membayar denda sebesar Rp600 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.

JPU KPK turut membebankan M Adil membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp17.821.923.078.

"Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, jika uang pengganti kerugian keuangan negara tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara tersebut. Jika tak mencukupi dapat diganti hukuman penjara selama 5 tahun," beber JPU.

Terakhir, JPU KPK menuntut uang sebesar Rp720 juta disita untuk negara. Uang itu diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap M Adil dan beberapa lainnya, pada 6 April 2023.

JPU menegaskan, atas perbuatan M Adil, tidak ditemukan ada alasan yang dapat menghapus pidana. Baik alasan pemaaf dan pembenaran hingga terdakwa dinilai harus mendapat hukuman yang setimpal.

JPU menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junctho Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.

Lalu, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 junctho Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junctho Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, Adil dalam hal ini didakwa melakukan 3 dugaan korupsi sekaligus.

Tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Adil di antaranya pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023, penerimaan fee jasa travel umrah dan pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti agar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

( Tribunpekanbaru.com /Rizky Armanda)