PM Belgia Ancam Cekal Ekstremis Yahudi Masuk ke Belgia

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengancam bakal mencekal ekstremis yahudi Israel masuk ke Belgia. 

Ancaman itu buntut dari kekerasan yang ditimbulkan pemukim Yahudi di i Jalur Gaza dan pemukim Yahudi di Tepi Barat.

Kekerasan yang dilakukan ekstremis yahudi meningkat seiring kebijakan Israel yang mempersenjatai mereka untuk menyerang warga Palestina.

De Croo juga mengutuk kekerasan yang dilakukan para pemukim di wilayah itu.

De Croo mengatakan Belgia sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pemukim ekstremis, sambil menambahkan bahwa mereka mengamati dengan cermat kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah Palestina di Gaza.

“Kekerasan terhadap warga sipil akan mempunyai konsekuensi. Pemukim ekstremis yahudi di Tepi Barat akan dilarang memasuki Belgia,” katanya di simposium di Universitas Gent pada hari Rabu (6/12/2023).

“Kami akan bekerja sama dengan AS mengenai sanksi yang menargetkan individu yang terlibat dalam tindakan yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat,” tambah Croo.

Ia menggarisbawahi bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mungkin sudah berusia 75 tahun, namun masih sangat relevan meskipun menghadapi banyak tantangan serius.

"Ide-idealnya masih bertahan. Tapi mereka berada di bawah tekanan berat. Di Gaza, di Ukraina. Kita harus dan akan terus membela kemanusiaan dan solidaritas," katanya.

Awal pekan lalu, Croo menyayangkan gagalnya gencatan senjata di Gaza dan berharap akses kemanusiaan bisa dijadikan akses kemanusiaan permanen.

AS perketat masuknya ekstremis yahudi

Amerika Serikat akan memberlakukan larangan visa terhadap pemukim ekstremis Yahudi Israel yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Kebijakan itu bakal berlaku dalam beberapa minggu ke depan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya, memberi tahu mereka tentang niat mereka untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah individu yang tidak diungkapkan.

Tepi Barat telah menyaksikan peningkatan kekerasan baru-baru ini, yang disebabkan oleh perluasan pemukiman Israel.

Kekerasan di Tepi Barat, yang mencapai angka tertinggi dalam 15 tahun tahun ini, semakin meningkat setelah Israel melancarkan perang baru di Gaza pada tanggal 7 Oktober.

Menanggapi pertanyaan tersebut, juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy menyatakan bahwa dia tidak memberikan komentar mengenai masalah ini tetapi mengklaim bahwa "Israel" mengutuk tindakan main hakim sendiri atau upaya individu untuk mengambil tindakan sendiri.

Menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, Amerika Serikat telah berulang kali menekankan perlunya penghentian kekerasan.

Presiden Joe Biden, dalam opininya pada tanggal 18 November di The Washington Post, mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.

“Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban. Amerika Serikat siap mengambil langkah sendiri, termasuk mengeluarkan larangan visa terhadap ekstremis yang menyerang warga sipil di Israel. Tepi Barat,” kata Biden.

Pejabat Departemen Luar Negeri, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya untuk membahas masalah-masalah sensitif, menyebutkan bahwa AS menginginkan Israel untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut tetapi belum menyaksikan tindakan seperti itu.

Pejabat tersebut mengindikasikan bahwa larangan visa dapat diterapkan dalam beberapa minggu mendatang.