Berita Riau

Dewan Sarankan Ini Soal Kedatangan Imigran dari Rohingya di Riau

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati khawatir bahwa para pengungsi Rohingya itu korban human trafficking atau perdagangan manusia.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
Tribunpekanbaru.com/Theo Rizky
Sejumlah warga yang diduga etnis Rohingya berkumpul di trotoar Jalan Sudirman Pekanbaru, tak jauh di depan Kantor Konsulat Malaysia, Kamis (14/12/2023). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Warga di Provinsi Riau sempat digemparkan dengan kedatangan 13 pengungsi Rohingya yang sempat terlantar di pinggir Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, informasi ini pun sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian banyak pihak.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati menegaskan bahwa mempertanyakan asal para pengungsi tersebut dan tidak langsung menerimanya bukan berarti Pekanbaru tak memiliki rasa kemanusiaan.

Mengingat Provinsi Riau berbatasan langsung dengan banyak negara terutama Malaysia dan Singapura, Ade khawatir bahwa para pengungsi Rohingya itu korban human trafficking atau perdagangan manusia.

"Jangan-jangan mereka korban trafficking? Karena Riau ini 'kan biasanya dijadikan tempat transit untuk trafficking,"ujar Ade Hartati, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Siap-siap, 3 Provinsi Ini Disiapkan untuk Tampung Pengungsi Rohingya, Mahfud MD: Demi Kemanusiaan

Baca juga: Kota Pekanbaru Bukan Tempat yang Cocok untuk Penempatan Sementara Pengungsi Luar Negeri

Politisi PAN ini meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi menjelaskan persoalan ini terlebih dahulu.

"UNHCR itu harus mendudukkan secara jelas terlebih dahulu apa posisi Indonesia di mata Rohingya? Apakah negara untuk mencari suaka, transit, atau apa? Nanti kalau kita tolak dikira tidak berperikemanusiaan, padahal bukan soal itu," ujarnya.

Ade menjelaskan bahwa kedatangan pengungsi yang tidak terkoordinasi dengan baik bisa mendatang masalah sosial.

"Nanti kalau kita tolak dikira tidak berperikemanusiaan, padahal bukan soal itu. Ini tentu akan menjadi persoalan sosial yang tidak akan bisa diselesaikan pemerintah daerah. Mereka (pengungsi) tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, lalu anak-anak mereka bagaimana?"ujarnya.

Tak hanya UNHCR, International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para pengungsi di dunia juga diminta Ade jangan lepas tangan begitu saja.

"IOM juga, karena pengawasan 'kan di mereka gitu. Mereka datang sampai ke sini siapa yang bawa? Itu harus jadi pertanyaannya. Apakah mereka korban trafficking? Atau ada sindikat yang bawa atau bagaimana? Ini harus ada yang bertanggungjawab terutama UNHCR dan IOM,"jelasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved