SK Sudah Dijemput, Besok Hambali Dilantik Jadi Pj Bupati Kampar

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau sudah menjemput Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Bupati Kampar yang baru.

SK tersebut diambil oleh Badan Penghubung provinsi Riau di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (20/12/2023) kemarin.

Kepala Badan Penghubung Provinsi Ridho Ardiansyah mengatakan, bahwa pihaknya baru saja diperintah untuk mengambil SK Pj Bupati Kampar di Kemendagri.

Setelah diambil, SK tersebut akan langsung dibawa ke Riau.

“Iya sudah kami ambil, SK nya akan langsung kami bawa ke Riau,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Elly Wardhani juga mengatakan, setelah SK diterima maka pihaknya akan menjadwalkan untuk pelantikan.

“Untuk pelantikan Pj Bupati Kampar InsyaAllah dijadwalkan Jumat (22/12/2023) besok,” katanya, Kamis (21/12/2023).

Untuk lokasi pelantikan, menurut Elly akan dilaksanakan di Gedung Daerah Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Pelantikan juga akan langsung dilakukan oleh Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

“Pelantikan di gedung daerah Riau oleh Pak Gubernur Edy Natar Nasution,” sebutnya.

Seperti diketahui, publik di Riau dikejutkan dengan beredarnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memberhentikan Penjabat Bupati Kampar, Muhammad Firdaus.

Kabar pencopotan Firdaus diketahui dari beredarnya surat Keputusan Mendagri pada Senin (18/12/2023) malam ini.

Berdasarkan surat yang beredar di group-grup WhatsApp, pemberhentian Firdaus sudah dilakukan sejak 13 Desember lalu lewat SK Mendagri nomor: 100.2.1.3-6598 Tahun 2023.

" Memberhentikan Saudara: Mhd. Firdaus, SE, MM yang pada saat dilantik sebagai Penjabat Bupati Kampar Provinsi Riau menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau,

terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kampar Provinsi Riau yang baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasajasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian bunyi SK Mendagri tersebut.