Tata Kelola Transparan dan Akuntabel, Investasi Kehutanan Lebihi Target

Implementasi tata kelola kehutanan yang baik setidaknya bisa dilihat dari Pencapaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Jenderal PHL KLHK sebesar 78,62 poin dari target 82 Poin atau 95,80 persen.

Sementara itu Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan KLHK Ade Mukadi menambahkan sepanjang tahun 2023 sektor pengelolaan hutan lestari menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,796 triliun.

“Setoran PNBP ini memang di bawah target tahun ini tetapi cukup tinggi untuk mengejar target lima tahunan Renstra Ditjen PHL 2020-2024,” kata Ade.

Ade menjelaskan untuk meningkatkan PNBP di masa yang akan datang, perlu promosi kepada pasar tentang penggunaan kayu komersial dari hutan alam yang dikelola secara lestari sebagai premium goods.

Saat ini, katanya, pasar masih terlalu fokus pada kayu-kayu dari hutan alam yang dikelola secara lestari untuk jenis-jenis tertentu, seperti: meranti, keruing, dan merbau.

Padahal, di hutan alam Indonesia juga tumbuh jenis-jenis kurang dikenal, yang belum masuk dalam kelompok jenis kayu komersial satu, melainkan masuk dalam kelompok rimba campuran. Jenis-jenis kayu kurang dikenal tersebut memiliki kualitas tidak kalah dengan jenis kayu yang sudah lebih dulu dikenal dalam perdagangan.

Selain itu penguatan usaha jasa lingkungan, seperti: wisata alam dan penyerapan/penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung juga akan terus dikuatkan.  (*)