Mantan Bupati Kuansing Narapidana Kasus Korupsi Dapat Pembebasan Bersyarat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra, mendapat pembebasan bersyarat (PB). Andi Putra merupakan narapidana kasus korupsi.

Ia divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, berdasarkan putusan yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Agung.

Andi Putra dinyatakan terbukti menerima suap terkait dengan pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT Adimulia Agrolestari (AA) sebesar Rp500 juta.

PB bagi Andi Putra, disetujui pada 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Andi Putra sudah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, tempat dia menjalani masa hukuman, pada Rabu (17/1/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Hari ini, bertepatan pula dengan 2/3 masa hukuman yang telah dijalani oleh Andi Putra.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Pekanbaru, Rizqi Putra Sandika saat dikonfirmasi, membenarkan perihal PB yang diterima Andi Putra.

Ia memastikan, seluruh persyaratan sudah dipenuhi sebelum akhirnya PB disetujui. PB juga sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

"Untuk persyaratan, yang jelas jika sudah menjalani setengah masa pidananya, wajib kita usulkan. Karena mengejar untuk pas di 2/3-nya, untuk pelaksanaan PB-nya," katanya.

Ia menerangkan, dalam hal ini juga harus ada penjamin dari pihak keluarga inti Andi Putra, istri atau orang tua.

Lanjut Rizqi, Andi Putra sudah membayar kewajibannya sebagaimana putusan hakim. Pihaknya juga sudah mengecek langsung bukti kwitansi pembayaran denda.

Menurut Rizqi, Andi Putra masih berkewajiban untuk melakukan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru.

"Karena dia kan menjalani PB ini masih ada sisa (hukuman) pidananya. Belum bebas murni. Kurang lebih ada 1 tahun 4 bulan 6 hari lagi kalau tidak salah sisa pidananya," ungkapnya.

Rizqi menegaskan, PB Andi Putra bisa saja dicabut. Jika yang bersangkutan selama menjalani PB melakukan kesalahan baik yang sama atau berbeda, itu ada potensi untuk pencabutan PB.

"Artinya selama menjalani PB dia harus berkelakuan baik, sesuai syarat yang berlaku," paparnya.

Disebutkan Rizqi, Andi Putra dikeluarkan bersamaan dengan 3 orang narapidana lain yang hari ini bebas murni.

"Kita bebaskan dengan yang murni 3 orang, termasuk dia," beber Rizqi.

Andi Putra diterangkannya, saat dikeluarkan dari Rutan, dijemput oleh pihak keluarganya. Namun Rizqi tak mendapat informasi kemana Andi Putra setelah mendapat PB dan keluar Rutan pada hari ini.

"Tadi sempat saya tanya katanya tidak langsung balik, tapi tidak tahu, kemana arahnya, saya juga tidak nanya-nanya. Sudah keluar, urusan dia," jelasnya.

Selama masa PB Rizqi berujar, Andi Putra akan diawasi oleh pihak Bapas Pekanbaru. Salah satunya, lewat mekanisme wajib lapor yang mesti dijalankan oleh Andi Putra.

"Untuk wajib lapor berapa kali dalam seminggu atau sebulan, itu bukan kami kewenangan. Itu kewenangan pihak Bapas yang mengatur itu," pungkasnya.

Untuk informasi, dugaan suap dari PT Adimulia Agrolestari lewat General Managernya, Sudarso kepada mantan Bupati Kuansing, Andi Putra, terjadi sekitar medio September-Oktober 2021 lalu.

Berawal ketika itu, izin HGU kebun sawit PT AA akan berakhir tahun 2024 mendatang.

Ada tiga sertifikat PT AA yang akan berakhir. Tiga sertifikat itu berada di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir.

Frank Wijaya selaku Komisaris PT AA sekaligus pemilik (beneficial owner) meminta Sudarso untuk mengurus perpanjangannya.

Atas permintaan tersebut, kemudian Sudarso memulai proses pengurusan perpanjangan Sertifikat HGU PT AA.

Sudarso yang sudah lama mengenal Andi Putra sejak masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, lalu melakukan pendekatan.

Dari pertemuan antara terdakwa dengan Andi Putra, disepakati Bupati Kuansing itu akan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan.

Namun syaratnya, PT AA diminta memberikan uang kepada Andi Putra. Atas laporan Sudarso tersebut, Frank Wijaya menyetujui untuk memberikan uang kepada Andi Putra agar surat rekomendasi dapat segera keluar.

Masih dalam bulan September 2021, Andi Putra meminta uang kepada Sudarso sebesar Rp1,5 miliar, dalam rangka pengurusan surat rekomendasi pesetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan/plasma di Kabupaten Kampar.

Atas permintaan Andi itu, Sudarso melaporkan kepada Frank Wijaya.

Kemudian Frank Wijaya menyetujui dan menyepakati untuk memberikan uang secara bertahap. Saat itu Frank menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp500 juta.

Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2021 Sudarso meminta Syahlevi Andra membawa uang Rp500 juta yang telah disiapkan ke rumahnya di Jalan Kartama Gang Nurmalis No 2 RT.002 RW 021 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Sudarso melalui Syahlevi memberikan uang tersebut kepada Andi Putra melalui supirnya Deli Iswanto.

Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, Sudarso meminta Syahlevi selaku kepala kantor PT Adimulia Agrolestari untuk mencairkan uang sebesar Rp250 juta sebagaimana permintaan Andi Putra.

Ketika itu, Andi Putra meminta Sudarso mengantarkan uang itu ke rumahnya di Jalan Sisingamangaraja Nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Sudarso bersama Paino dan Yuda Andika berangkat menuju ke rumah Andi Putra, dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna putih dengan Nopol BK 8900 AAL.

Namun setelah pertemuan dengan Andi Putra itu, Sudarso ditangkap oleh tim KPK.

Karena Sudarso diamankan oleh tim KPK, selanjutnya Frank Wijaya memerintahkan Syahlevi untuk menyetorkan kembali uang untuk Andi Putra sebesar Rp250 juta itu, ke rekening PT AA.

Selain Andi Putra, KPK juga menjerat Sudarso menjadi pesakitan dalam perkara ini, selaku orang yang memberi suap.

Ia sudah lebih dulu menjalani proses persidangan dan divonis. Kini Sudarso sedang menjalani masa hukumannya.

Tak hanya itu, kasus ini juga menjerat mantan Kepala Kanwil BPN Riau, Muhammad Syahrir. Kasusnya sedang bergulir di persidangan. (Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)