Mahfud MD Sebut Bukan Hanya Kontraktor, Sesama Pemerintah Saja Saling Peras

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan saat ini bukan hanya kontraktor yang diperas pemerintah, melainkan sesama pemerintah juga saling peras.

Hal ini dikatakan Mahfud MD saat menerima curhat dari seorang kontraktor di Pekanbaru pada silaturahmi bersama tokoh di Pekanbaru Senin (29/1/2024) di Pekanbaru.

Ini berawal dari curhat seorang kontraktor bernama Muhammad Adil, dirinya mengaku saat menjalankan kegiatan lebih kurang 30 mata yang menyoroti dirinya.

Termasuk Badan Pemeriksa keuangan (BPK) yang menyoroti dan ujung-ujungnya meminta bagian.

Sehingga ia mengusulkan jika Mahfud MD nantinya terpilih jadi Cawapres harus bisa menyikat perilaku petugas tersebut.

"Saya pengen jika bapak terpilih nanti, BPK dari anak muda, diganti semuanya yang sekarang ini, karena kami sangat merasakan sendiri sebagai kontraktor,"ujar Muhammad Adil.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sejumlah Tokoh Silaturahmi Bersama Cawapres Mahfud MD di Pekanbaru

Baca juga: Mahfud MD Sempat Dengar Ada Rasa Khawatir Pendukungnya Datang ke Kampanye di Pekanbaru

Baca juga: Mahfud MD Klarifikasi Ucapannya Soal Dosa Ibu Melahirkan Anak Tak Berakhlak

Langkah tegas dari pendekar hukum inilah yang diharapkan Muhammad Adil atas kepastian dan jaminan hukum nantinya ketika terpilih menjadi pemimpin kedepannya.

Menjawab curhat dari kontraktor Pekanbaru itu, Mahfud mengakui kondisi bangsa saat ini tidak hanya kontraktor yang menjadi sasaran diperas para aparat, melainkan sesama aparat juga saling peras.

"Bukan hanya kontraktor (diperas) pemerintah sendiri saling peras,"ujarnya.

Mahfud mengibaratkan seorang Walikota atau kepala daerah selalu menjadi sasaran peras aparat penegak hukum, saat akan diperiksa.

"Tapi nanti kalau dibayar ke aparat akan selesai untuk sementara waktu, jadi ini bukan hanya swasta antar pegawai pemerintah juga saling peras,"ujarnya.

Mahfud juga mengakui sekarang ini masih berseliweran tindakan sesama aparat saling peras, apalagi jelang pemilu ini.

Sehingga ia sepakat dengan usulan kontraktor tersebut mengganti semua aparat yang dianggap sudah terkontaminasi KKN, ia mengibaratkan sejumlah negara maju di Eropa.

"Kalau Kami yang menang, tentu yang lama-lama dipecat. Pejabatnya dipecat semuanya. Seperti di Latvia karena korup, mereka menyewa hakim dari luar negeri. Namun kita di Indonesia tidak boleh karena harus WNI,"ujarnya.(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)