Prabowo Dituding Pangkas Subsidi BM Demi Makan Siang Gratis, ini Kata TKN

TRIBUNPEKANBARU.COM - Calon Presiden Prabowo Subianto dituding bakal memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi berjalannya program makan siang gratis jika ia terpilih menjadi Presiden Indonesia di Pemilu 2024.

Tudingan itu pun menjadi pemberitaan sjumlah media dan menjadi perbincangan publik.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah ramainya pemberitaan soal rencana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menjelaskan, selama ini pengelolaan subsidi energi secara keseluruhan, tidak hanya BBM masih belum akurat. 

 Eddy pun menegaskan, dirinya tidak pernah menyebutkan bahwa subsidi BBM akan dipangkas untuk program makan siang. Langkah yang diambil yakni efisiensi subsidi energi secara keseluruhan yang selama ini tidak tepat sasaran. 

"Saya tidak pernah bilang untuk memangkas subsidi BBM, yang saya singgung adalah subsidi energi secara keseluruhan. Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran," kata Eddy, Jumat (16/2). 

Eddy menambahkan, pengelolaan subsidi energi yang tidak tepat sasaran berujung pada terus membengkaknya beban negara setiap tahunnya. 

Sebagai contoh, alokasi subsidi energi pada tahun 2023 mencapai Rp 500 triliun. Alokasi yang cukup tinggi juga masih terjadi untuk tahun ini dengan besaran mencapai Rp 350 triliun.

Alokasi subsidi energi yang harusnya diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang berhak dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Eddy menyebutkan, sekitar 80 persen alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kg justru dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. 

"Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran. Caranya dievaluasi datanya. Lalu kita membuat peraturan agar jelas siapa saja dan kriteria masyarakat yang seperti apa yang bisa menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi siapa yang melanggar," tegas Eddy.

Penguatan skema alokasi subsidi dinilai dapat memperbaiki beban anggaran serta menyehatkan kondisi keuangan APBN ke depannya. 

"Jadi nilai subsidinya berkurang. Bukan dipangkas, saya bilang tata kelola penyaluran subsidi ditata ulang agar lebih efisien. Sehingga APBN bisa lebih sehat kedepan," jelas Eddy. 

(*)