Jokowi Mulai 'Berkicau' Bela Proyek Whoosh: Klaim Solusi Atasi Kemacetan yang Merugikan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.

Ia kini mengkomentari soal keputusan besar yang pernah ia ambil saat masih memimpin Indonesia yaitu pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil dengan berbagai pertimbangan strategis, terutama demi mendorong kemajuan transportasi modern di Tanah Air.

Isu mengenai proyek Whoosh kembali mencuat ke publik setelah pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut, yang nilainya mencapai sekitar Rp118 triliun.

Menanggapi hal itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan berbeda.

Ia menyebut bahwa kemungkinan pelunasan utang melalui APBN sebenarnya tetap terbuka, namun hanya sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan, bukan keputusan final.

Di Solo, Jokowi mengungkap awal mula pembangunan Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

Baca juga: Kronologi Remaja Perempuan di Jambi Dibawa Pakai Mobil, Dicekik Lalu Mayat Dibuang ke Sungai

Baca juga: Kesederhanaan Jokowi: Tak Tempati Rumah Pensiun, Pilih Rumah Sendiri di Solo

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.